Perdagangan Bebas APEC Rugikan Indonesia
Indonesia dinilai belum siap menghadapi derasnya arus komoditas dan produk dari luar negeri
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan, kesepakatan perdagangan bebas di Asia Pasifik Economic Cooperation (APEC) dinilai akan merugikan Indonesia. Indonesia dinilai belum siap menghadapi derasnya arus komoditas dan produk dari luar negeri.
“Seharusnya pemerintah mau bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap dengan liberalisasi perdagangan yang mana nantinya bea masuk produk dikenakan 0 sampai maksimal 5 persen saja,” ujar Harry di Jakarta, Kamis (10/10/2013).
Ia menyesalkan, pemerintah Indonesia terlalu gampang menyetujui poin kesepakatan perdagangan bebas di APEC ini. Walaupun sebenarnya kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Bali ini baru akan dibawa oleh para Menteri Perdagangan dalam konferensi Tingkat Tinggi World Trade Organisation (KTT WTO) pada Desember 2013 mendatang di Bali.
“Kita sudah mendapat imbas perdagangan bebas yang membuat neraca perdagangan Indonesia minus dan melemahkan rupiah kita. Sementara kita terus asyik mengobral ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah,” ujarnya.
Pada sisi lain, lanjutnya, Indonesia belum mempersiapkan diri dengan industri yang memberi nilai tambah komoditas menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk memberikan manfaat bagi neraca perdagangan indonesia.
“Belum lagi ekonomi biaya tinggi akibat biaya perizinan, buruh, infrastruktur yang sangat buruk sangat membebani produk buatan Indonesia membuat harga produk Indonesia sulit bersaing di mancanegara,” katanya.
Sementara itu, sejumlah aturan yang telah dikeluarkan justru diabaikan oleh pemerintah. Salah satunya larangan ekspor komoditas dalam bentuk mentah. Pemerintah terus menunda sejak aturan dikeluarkan pada 2009.
“Lebih sedihnya lagi, pengusaha eksportir komoditas kita setelah menjual produknya ke luar negeri lebih suka memarkir hasil penjualannya itu di luar negeri dan hanya sebagian saja yang masuk kembali ke Indonesia untuk memenuhi biaya operasonal,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Selain itu, Pemerintah Indonesia masih berat untuk menerapkan aturan L/C untuk komoditas ekpor. Padahal kebijakan tersebut dapat memperkuat cadangan devisa kita. “Kondisi ini sepertinya dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah," katanya. (Didik Purwanto)
