TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA -- Masyarakat  Indonesia khususnya di Sumatera telah lama menunggu realisasi janji pemerintah untuk segera membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Selama ini  tingkat kesejahteraan masyarakat  dan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera rendah  karena buruknya infrastruktur  terutama jalan. 

Jika proyek Jalan Tol Trans Sumatera dapat segera direalisasikan, akan menimbulkan multiflier efek yang sangat positif sekaligus memeratakan pembangunan untuk meningkatkan potensi ekonomi  Sumatera yang diyakini  bisa melebihi pertumbuan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Peneliti senior centre for information development studies (CIDES) Umar Juoro dan Ketua Komisi V (membidangi perhubungan, infrastruktur dan transportasi) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lauren Bahang Dama dalam keterangannya, Minggu (17/11/2013).

Umar Juoro mengatakan, saat ini jalan yang ada di wilayah Sumatera sangat  tidak memadai dan over capacity sehingga menyedot biaya ekonomi yang sangat tinggi. Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang ada di Sumatera oleh sebagian masyarakat dianggap tidak melakukan apa-apa terhadap kerusakan jalan di wilayah Sumatera.

"Akibat nya sebagian masyarakat banyak yang menghentikan hilir mudik kendaraan pengangkut hasil alam dan hasil ekonomi di Sumatera. Masyarakat menganggap  angkutan ini menambah parah kerusakan jalan.  Sementara penghentian kegiatan ekonomi selain menimbulkan banyak pengangguran juga mengakibatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat  makin menurun,” ujar Peneliti Senior Cides Umar Juoro.

Dengan adanya JTTS, kegiatan ekonomi seperti pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan, hasil kerajinan tangan serta hasil tambang dari wilayah Sumatera dapat dilakukan lewat Jalan Tol Trans Sumatera. Pelaku bisnis akan senang jika JTTS dapat segera direalisasikan. Masyarakat Sumatera akan lebih sejahtera dan lebih maju.

“Yang paling siap untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Selama ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran  untuk modal awal pembangunan jalan tol trans Sumatera. Sementara Badan Usaha yang akan membangun dan mengoperasionalkannya juga sudah ditunjuk dan sangat siap menjalankan penugasan negara itu, mengapa realisasi pembangunannya harus tertunda terus” kata Umar Juoro setengah bertanya.

Ketua Komisi V DPR RI,  Lauren Bahang Dama, melihat potensi yang ditimbulkannya berupa multiplyier efek yang sangat positif dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera dan nasional, pihak DPR RI akan terus mengawal dan meminta pemerintah untuk segera merealisasikannya.

Untuk dapat segera merealisasikan pembangunan jalan tol trans Sumatera ini DPR RI meminta pemerintah perlu segera menyediakan payung hukum berupa Peraturan Presiden atau Perpres. Untuk itu pihak DPR RI akan selalu meminta dan mendorong Presiden untuk segera mengeluarkan Perpres sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera.

“Komisi V DPR RI secara teknis membidangi infrastruktur sangat berharap dan menekankan pentingnya  payung hukum sebagai landasannya. Kita harus dorong dan minta kepada Presiden untuk benar-benar memperhatikan serius rencana besar jangka panjang ini sebagai bagian dari proyek yang nantinya akan jadi kebanggaan bangsa. Kita harap, sebelum akhir Desember Perpres sudah turun, sehingga proses pembangunan tol trans sumatera sudah bisa dimulai tahun depan. Kita tunggu saja tanggapan Presiden bagaimana,” papar Laurens Bahang Dama