TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat sepakat dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang akan menerapkan pajak progresif untuk pembelian kendaraan bermotor.

"Saya setuju Pak Jokowi, pajak progresif untuk batasi individu membeli mobil," kata dia ditemui usai sidang paripurna soal LCGC, di Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Lebih lanjut ia mengatakan pajak progresif merupakan salah satu upaya untuk membatasi impor, terutama mobil. Ia pun menilai penerapan pajak progresif tak akan berdampak besar terhadap penurunan penjualan.

Justru, mantan Ketua Kadin itu menilai pajak progresif merupakan kebijakan yang fair, lantaran orang yang mampu membeli mobil lebih dari satu unit, diwajibkan membayar pajak lebih tinggi. "Saya setuju mobil kedua lebih tinggi, ketiga lebih tinggi lagi," pungkasnya.

Di sisi lain, Jokowi optimistis penerapan pajak progresif kendaraan mampu mengurangi kemacetan di DKI. Kebijakan itu telah teruji di beberapa negara. "Saya kira negara lain berhasil, kita lihat di Jakarta," ujar Jokowi kepada wartawan saat ditemui di Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/11/2013).

Jokowi mengatakan, Pemprov DKI masih menghitung besaran pajak progresif yang akan diterapkan untuk pembelian unit kendaraan lebih dari satu itu. Ia meminta agar pajak itu naik tinggi. "Nanti dilihat aja berapa pajaknya, masih dihitung-hitung," ujarnya.(Estu Suryowati)