TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII (Komisi Energi) DPR RI, Dewi Aryani, meminta PT Pertamina transparan soal kenaikan
harga baru Elpiji non subsidi kemasan 12 kg secara serentak di seluruh Indonesia dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kg.

"Pertamina harus transparan soal sudah tepat atau tidak menaikkan harga elpiji,' kata Dewi Aryani ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (2/1/2014).

Pertamina, minta menjelaskan kepada masyarakat berapa sebenarnya harga cost production elpiji tersebut.

"Kenaikan juga harus diimbangi dengan penjelasan dan sosialisasi. Masyarakat tidak bisa hanya diberikan punishment berupa kenaikan tak beralasan," kata Dewi Aryani.

Ditegaskan kembali, rasionalitas harga produksi juga harus diselaraskan dengan kondisi masyarakat saat ini. "Kita tahu bahwa ekonomi masyarakat terutama dikelas menengah kebawah sedang tidak stabil karena kondisi keterpurukan ekonomi dan politik yang belum stabil," kata Dewi.

Intinya, menurut dia, adalah soal komunikasi. Pertamina sebagai entitas bisnis memang berhak mengatur harga produk dan layanan kepada masyarakat tetapi jangan lupa Pertamina juga milik rakyat.

"BUMN operator sektor energi yang juga harus melihat kemampuan dan kondisi psikologis penerimaan rakyat terhadap berbagai kebijakan terutama soal harga," kata dia.

Ditegaskan pricing policy yang dikeluarkan pertamina sebagai bUMN harus juga melihat variabel-variabel lain di luar komersial.

"Kenaikan harga akan mempengaruhi daya beli masyarakat tidakhanya soal daya beli elpijinya saja tapi efek domino dari itu juga harus menjadi perhatian serius," kata dia.

Selain itu, Pertamina harus bisa berhitung cermat untuk supaya Pertamina tidak merugi.

"Soal untung rugi memang menjadi fokus kegiatan korporasi,tapi tentu sebagai BUMN tidak bisa lepas tangan begitu saja soal dampak pricing policy yang dikeluarkan tanpa pertimbangan matang. Apalagi situasi ekonomi dan politik makin sensitif saat ini," katanya.