TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menegaskan penolakan terhadap rencana kenaikan harga elpiji 12 kilogram oleh Pertamina.

"Partai Demokrat  tidak setuju dan menolak kenaikan harga elpiji 12 kilogram oleh Pertamina karena dengan kenaikan harga elpiji ini, apalagi kenaikan harga lebih dari 60 persen akan menimbulkan inflasi ataupun kenaikan harga yang akhirnya akan membebani rakyat kita," kata pria yang akrab disapa Ibas ini dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (4/1/2014).

Ibas mengaku khawatir jika harga elpiji 12 kilogram akan memberikan dampak lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.

"Kita ketahui bahwa dengan kenaikan BBM tahun lalu, inflasi atau harga-harga kebutuhan pokok ikut naik meskipun saat itu pemerintah bisa menstabilkan lonjakan harga dengan segera. Kondisi seperti ini jangan sampai terulang lagi dan jangan ada kebijakan apapun yang justru bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar Ibas.

Untuk itu, politisi muda ini menambahkan, Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan agar kenaikan harga elpiji 12 kilogram oleh Pertamina ditinjau kembali.

"Harus diadakan perubahan seperlunya dan kuncinya adalah ekonomi stabil, stabilitas harga harus terus terjaga dan  tidak membebani rakyat," kata Ibas.

"Ini kebijakan korporat (Pertamina) dan kami yakin rencana kenaikan harga elpiji ini tidak dilaporkan kepada Presiden" tambahnya.

Diberitakan sebelumnya mulai 1 Januari 2014, PT Pertamina menaikkan harga elpiji non subsidi kemasan 12 kilogram secara serentak di seluruh Indonesia dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kg.

Di kalangan distributor beberapa daerah harga elpiji 12 Kg mencapai Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu dari harga semula Rp 80 ribu.