TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kembali menunjukkan kelemahannya terhadap persoalan rakyat, lewat membiarkan Pertamina menaikkan harga jual elpiji kemasan 12 kilogram.

Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai apa yang dialami rakyat kali ini tak berbeda ketika Pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas beberapa tahun silam.

"Ini sebenarnya menunjukkan fenomena lemahnya daya respon pemerintah atas persoalan rakyat Indonesia di tengah membesar dan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran," ujar Hasto di Jakarta, Minggu (5/1/2014).

PDI Perjuangan, jelas Hasto, mendorong sebaiknya Pemerintah  menggunakan seluruh kewenangannya merombak ketidakadilan dalam penetapan harga dan distribusi harga gas. Sehingga harga jual elpiji bisa dikoreksi.

Hasto melihat ada skenario kepentingan politik Pemerintah menaikkan harga jual elpiji ini. Ia mempertanyakan, kenapa presiden lebih memilih safari politik ke Jawa Timur, daripada pergi ke lokasi bencana gunung berapi di Karo, Sumatera Utara.

"Kita melihat dalam perspektif ini  ada pengalaman saat pemerintah menaikkan BBM, kemudian jelang pemilu diturunkan sekadar mendapatkan sebuah politik pencitraan," tambahnya.

Apapun alasannya, PDI Perjuangan menilai persoalan kenaikan dan kelangkaan elpiji nonsubsidi 12 kilogram ini telah memberatkan rakyat, dan Pemerintah harus segera melakukan koreksi dan mencabut kenaikan harga jualnya.

Ia menyayangkan, pada saat bersamaan Pertamina berencana membangun gedung tertinggi di Indonesia, tapi di tengah kondisi dengan mencoba menekan rakyat lewat kenaikkan harga jual elpiji.

"Pertamina sebagai alat negara dan bagian dari BUMN, harus segera melakukan koreksi. Persoalan ini bukan pada untung-rugi, tapi pertimbangannya adalah bagaimana kesejahteraan rakyat itu sendiri," tegasnya.