Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Banjir yang melanda Jakarta sejak 2002 lalu telah memberikan banyak kerusakan terhadap fasilitas publik maupun pribadi. Hal itu merupakan kerugian besar karena tiap kali banjir datang, pemerintah khususnya warga Jakarta harus memperbaiki properti mereka yang rusak akibat banjir, misalnya rumah dan kendaraan.

Ketua Umum DPP REI Jakarta (2010-2013) Setyo Maharso mengatakan, banjir yang melanda Jakarta telah membawa kerugian besar, entah dari masyarakat sendiri, pengembang perumahan maupun Pemerintah Jakarta. Namun, banjir-banjir tersebut akhirnya dapat membentuk peta-peta baru lokasi hunian yang bebas dari banjir bagi para masyarakat.

"Banjir sangat merugikan bagi siapapun yang tinggal di daerah banjir, dan karena itu peta baru hunian bebas banjir akan sudah terlihat, masyarakat yang baru akan mencari tempat tinggal sangat mempertimbangkan hunian yang bebas banjir pastinya," ujar Setyo dalam pernyataannya, Selasa (14/1/2014).

Setyo menuturkan, bagi pihak pengembang, berubahnya kondisi tanah dan bertambahnya cekungan dataran akibat banjir menjadikan biaya produksi pembangunan infrastruktur sektor perumahan akan meningkat. "Yang biasanya 'nguruk' tanah cuma 60 cm tapi karena banjir bisa jadi 1,5 meter, itu cukup menambah biaya produksi dan imbasnya kembali ke masyarakat," ujarnya.

Menurut Setyo strategi dalam menangani atau menghindari hunian dari banjir telah menjadi agenda yang penting untuk dilakukan. Entah mencari lahan baru yang bebas dari banjir atau bagi hunian yang sudah ada dapat memanfaatkan pompa untuk pembuangan air atau menggunakan rekayasa bangunan agar tidak terkena banjir.

"Pihak pengembang terus berupaya membuat strategi agar perumahan yang dibangun dapat membuat nyaman para penghuninya, termasuk dari gangguan banjir. Nantinya iklan-iklan perumahan dengan gimmick 'bebas banjir' akan banyak muncul pastinya," ujarnya.

Setyo menambahkan, kondisi banjir yang semakin parah tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pemerintah, namun juga kepada masyarakat. Karena bagaimanapun usaha pemerintah dalam menanggulangi banjir, jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, akan sia-sia hasilnya.

"Pemerintah jangan selalu disalahkan, tapi masyarakat kesadarannya masih kurang, coba kalau kita lihat di kali-kali, bisa-bisanya ada yang buang kasur, bangku, sofa, dan lemari kesana. Gimana tidak banjir," ucapnya.

Pemerintah, kata Setyo, tetap harus mengusahakan berbagai macam cara agar kesadaran masyarakat muncul seperti mengeluarkan peraturan-peraturan dengan sanksi tegas dan pendidikan-pendidikan tentang lingkungan. "Yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya adalahlaw enforcement dan edukasi-edukasi lingkungan terhadap masyarakat agar segera tersadarkan," pungkasnya.