TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Bapeda Sumatera Selatan Johanes HT mengatakan, jika pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan para menterinya masih keberatan melakukan pembangunan jalan tol trans Sumatera (JTTS), Pemerintah daerah se Sumatera siap melaksanakan pembangunan jalan tol secara swadaya.

Selain membebaskan tanahnya, gabungan pemerintah se Sumatera juga siap menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunannya.

Sayangnya keinginan pemerintah se sumatera itu terkendala oleh  undang-undang yang ada menyebutkan pembangunan jalan tol harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Karena itu para gubernur se Sumatera  berulang ulang meminta pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

“Demikian halnya soal pembebasan lahan. Jika pemerintah khawatir masalah tanah akan menjadi kendala, kami, pemerintah daerah se Sumatera siap membantu untuk segera melakukan pembebasan lahan. Tidak susah membebaskan lahan di Sumatera untuk pembangunan jalan tol. Sebagai bukti, kami di Sumatera Selatan sudah sangat siap untuk membebaskan tanah untuk ruas Palembang –Indralaya. Informasi yang saya terima demikian juga dengan rekan Pemda dari Riau. Bahkan di Riau di sana sebagian sudah bebas dan siap untuk dibangun. Karena itu Peraturan Presidennya harus segera dikeluarkan sebagai payung hukum untuk merealisasikan jalan tol itu sendiri. Pemerintah pusat kebanyakan alasan untuk menunda-nunda pembangunan di wilayah Sumatera ,” tegas Johanes.

Johannes mencontohkan kesiapan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, adalah sarana olah raga SEA GAMES Palembang tahun 2011 lalu. Meski pemerintah pusat belum mengucurkan dana, pemerintah daerah Sumatera Selatan sudah memulai pembangunan lebih dahulu. Menyulap tanah rawa menjadi sarana olah raga berkualitas internasional. Hasil yang diraih pun berkualitas internasional.  Indonesia juara Umum SEA GAMES 2011.

“Makanya, jika pemerintah pusat tidak mau  membangun jalan tol Trans Sumatera, berikan kewenangan itu ke pemerintah daerah. Kami, pemerintah daerah se Sumatera sanggup merealisasikannya. Semuanya tergantung dari kemauan pemerintah pusat. Mau atau tidak melakukan pembangunan di luar Jawa. Indonesia itu bukan hanya pulau Jawa. Ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Kalimantan, Papua dan yang lainnya. Karena itu pembangunannya pun harus disebar. Karena itu, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat berkewajiban untuk mempercepat pembangunan di luar Jawa,” kata Johanes HT