TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyerahkan proyek monorel ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya anggaran pembangunan monorel lebih banyak menggunakan APBD DKI Jakarta.

EE Mangindaan, Menteri Perhubungan, menjelaskan masih  menunggu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan ground breaking Monorel.

"Yang ground breaking kan Pemprov DKI waktu itu karena mereka yang lebih besar anggarannya," ujar EE Mangindaan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (18/2/2014).

Kendati pemprov DKI yang melakukan ground breaking, Kementerian Perhubungan masih terus melakukan koordinasi. Dalam hal ini segala persiapan dan birokrasi akan didukung penuh oleh Kementerian Perhubungan.

"Kita koordinasi terus kok bukan akan, kita selalu koordinasi," ungkap Mangindaan.

Mangindaan pun yakin Pemprov DKI mampu membangun monorel di ibukota. Hal ini dibuktikan dengan persiapan ground breaking yang sudah matang.

"Kalau sudah ground breaking mestinya sudah diperhitungkan, mesti jalan terus," jelas Mangindaan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengancam mencabut izin proyek pembangunan monorel di Jakarta dari PT Jakarta Monorail (JM). Langkah tersebut bakal dilakukan jika dalam waktu yang telah ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda, PT Jakarta Monorail tidak melanjutkan proyek itu.

Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan bahwa kondisi keuangan PT JM, pihak swasta yang membangun monorel di Jakarta, tengah bermasalah. Atas dasar itulah, lanjut pria yang akrab disapa Ahok tersebut, hingga kini proyek pembangunan fondasi transportasi massal diketahui terhambat. "Bappeda sudah buat surat. Kalau dia enggak mampu untuk itu dilanjutkan, kita cabut. Kita batalin," ujar Ahok di Balaikota pada Senin (17/2/2014) pagi.

Ahok menegaskan bahwa ketiadaan visi dari PT JM bukanlah karena kecerobohan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, PT JM pada awalnya telah memiliki izin pembangunan monorel, yakni sejak gubernur DKI Jakarta sebelumnya.