Tribunnews.com, Jakarta — Karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) meragukan mitra kerja sama operasi (KSO) yang disebut-sebut sejumlah pihak akan menjalankan businessplan Merpati, sebagai salah satu langkah penyelamatan.

Sekjen Forum Pegawai Merpati (FPM) Ery Wardhana mengatakan, dana transisi sebesar Rp 150 miliar diperkirakan akan sia-sia hanya untuk membiayai tunggakan gaji, asuransi, utang avtur, dan lainnya.

"Pertanyaannya cukup tidak Rp 150 miliar ini sampai menunggu dana business plan? Kalau skenario (KSO) ini jalan, enggak masalah. Tapi kalau dari hari ini sampai Juni enggak ada, mana barang buktinya (mitra)?" jelas Ery, di kantor Merpati, Jakarta, Jumat (28/2/2014).

"Kami khawatir kalau mitra KSO ini mundur, kondisinya persis di 2011. Ada jeda waktu yang membuat Merpati seperti ini lagi, blank lagi," lanjutnya.

Dalam pertemuan bipartit dengan direksi Merpati, menurut penjelasan Ery, jajaran direksi menyampaikan lima garis penyelamatan Merpati, yakni KSO, spin off, divestasi aset, pembentukan anak usaha baru, serta konversi utang ke saham.

Progam tersebut disebutkan Ery membutuhkan dana transisi sebesar Rp 150 miliar, hasil dari penjualan unit bisnis Merpati yakni MMF dan MTC. Dana transisi akan digunakan untuk membayar tunggakan gaji pegawai, asuransi, avtur, iregularities, dan lainnya. Ditargetkan dana transisi cair pada 21 April 2014.

Masalahnya, lanjut Ery, dana transisi tersebut kabarnya disetujui jika disesuaikan dengan business plan. Menurut perhitungan FPM, dana transisi Rp 150 miliar tidak cukup untuk membiayai operasional sementara Merpati.

Tunggakan gaji pegawai dari Desember-Februari sebesar Rp 70 miliar dan avtur Rp 165 miliar. Dengan asumsi avtur dibayar Rp 65 miliar saja, maka dana transisi hanya sisa Rp 15 miliar. "Saya khawatirkan dana Rp 150 miliar itu akan habis percuma, sementara dana untuk menjalankan KSO belum cair," pungkasnya.