Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun Bisnis
LIVE ●

OJK Keluhkan Banyaknya Tugas Pengawasan yang Harus Dilakukan

Seperti pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan pengawasan kepada sektor lainnya seperti lembaga keuangan mikro

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Arif Wicaksono
zoom-in OJK Keluhkan Banyaknya Tugas Pengawasan yang Harus Dilakukan
SERAMBI INDONESIA/M ANSHAR
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah (kiri) bersama Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Pusat, Edi Setiadi (tengah) dan Kepala OJK Aceh, Muhammad Lutfi membuka selubung pada acara launching Kantor OJK Aceh di Kantor Bank Indonesia, Banda Aceh, Senin (6/1/2014). SERAMBI INDONESIA/M ANSHAR 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Departemen Pengawasan Bank OJK, Agus E Siregar mengatakan tugas-tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih banyak yang belum tuntas. Seperti pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan pengawasan kepada sektor lainnya seperti lembaga keuangan mikro.

"OJK pada awal 2015 nanti akan mulai mengawasi BPJS. Fungsi dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap BPJS itu akan diemban OJK pascamengambil alih tugas dan fungsi melakukan pengawasan perbankan sejak awal tahun 2014 lalu," kata Agus di Jakarta, Senin (14/4/2014)

Sebelum mengawasi BPJS, OJK harus mengawasi berbagai lembaga keuangan seperti perbankan dan non perbankan. Mengenai hal ini, OJK masih perlu berkordinasi terkait beberapa pengawasan yang dilakukan BI.

"Kordinasi ini terus kita lakukan dengan BI, namun kita juga mengambilalih Bappepam, jadi ini masuk wilayah kami juga," katanya.

Mengenai hal ini, Agus, mengeluhkan banyaknya tanggung jawab yang diberikan OJK tidak seimbang dengan ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki regulator.

"Kalau dilihat dari lingkupnya, luar biasa banyak. Jadi yang dibutuhkan OJK adalah banyaknya SDM karena banyak yang diawasi," katanya.

Selain itu, tugas OJK yang lainnya yakni terkait dengan maraknya produk-produk atau investasi bodong seperti yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Sampai sekarang OJK masih kelimpungan dalam mengatasi hal ini.

Rekomendasi Untuk Anda

"OJK harus mengawasi banyaknya produk investasi bodong yang bisa mencapai 70.000 produk, ini harus kita semua atasi dengan baik," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

BizzInsight

Berita Populer
Atas