DPR: Seharusnya Pemerintah Gabungkan Bank yang Usahanya Sama
Apabila akar bisnis perbankan saling bertolak belakang, maka seharusnya tak perlu dijadikan satu.
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Harry Azhar Aziz menyatakan, bank BUMN yang seharusnya digabung adalah yang memiliki akar bisnis sama.
Apabila akar bisnis perbankan saling bertolak belakang, maka seharusnya tak perlu dijadikan satu.
"Yang perlu dimerger seharusnya yang usahanya sama, yakni Bank Mandiri dan BNI (Bank Negara Indonesia). Kalau BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan BTN (Bank Tabungan Negara) kan berbeda," kata Harry di Jakarta, Senin (21/4/2014).
Harry mengungkapkan, Bank Mandiri dan BNI memiliki fokus yang sama, yakni melayani korporasi dan ritel.
Sementara itu, BRI dan BTN memiliki fokus yang sangat berbeda dengan kedua perbankan tersebut. BRI fokus pada sektor mikro dan BTN pada perumahan.
"Ini karena ada dana APBN yang dikucurkan melalui BTN. Kalau diakusisi, maka program pemerintah tidak bisa masuk di situ," ujar Harry.
Menurutnya, apabila rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri benar direalisasikan, maka proses penjualan saham perseroan harus transparan.
Selain itu, karyawan BTN pun harus dilibatkan dalam pembicaraan terkait aksi korporasi tersebut.
"Penjualan saham harus konsultasi ke pekerja. Kalau tidak, maka Menteri BUMN (Dahlan Iskan) tidak melaksanakan undang-undang BUMN. Saran saya kepada Menteri BUMN, buatlah ini (proses akuisisi) transparan supaya tidak ada kecurigaan," ujarnya.