TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah manuver politik dilakukan oleh sejumlah pihak menyikapi rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. Bentuknya antara lain berupa aksi massa yang dikaitkan dengan momen pemilu presiden.

Rencana akuisisi dinilai telah dipolitisasi oleh sejumlah pihak dengan kepentingan tertentu. Padahal akuisisi tersebut tak masalah sepanjang prosesnya transparan dan akuntabel.

"Transparansi dan tata kelola yang baik menjadi syarat utama. Akuisisi tidak masalah," ujar anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menjawab pertanyaan sekitar akuisisi BTN yang cenderung dipolitisir," Minggu (27/4/2014).

Menurut Arif, hal semacam itu kontraproduktif dan justru merugikan baik BTN maupun Bank Mandiri sebagai perusahaan publik.

"Nantinya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat," kata Arif.

Arif menegaskan, politisasi harus dikesampingkan. Jangan kaitkan dengan kontestasi politik.

Ketimbang melihat dari sudut pandang politik, pengamat ekonomi perbankan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Zakir Mahmud justru menilai, akuisisi BTN oleh Mandiri akan memperkuat struktur perbankan di Indonesia.

"Jika struktur perbankan kita kuat maka bank di Indonesia akan mampu bersaing, bukan hanya dengan bank-bank asing yang beroperasi di Tanah Air melainkan juga di tingkat regional," kata Zakir.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan penolakan sejumlah pihak terhadap rencana akuisisi itu tidak masuk akal.

Akuisisi tidak akan mengubah struktur serta fungsi dan peran strategis BTN sebagai bank yang fokus di perumahan.