TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Indosmelt dan PT Nusantantara Smelting selaku pengembang pembangunan smelter yang bermitra dengan PT Freeport Indonesia menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap tidak menjalankan fungsinya sebagai regulator dengan baik.

Kedua perusahan ini malah condong menyebut pemerintah sebagai player dalam pengelolaan smelter.

"Kami menyanyangkan pemerintah yang awalnya jadi regulator tetapi malah jadi player juga," ujar Natsir Mansyur, Presiden Direktur PT Indosmelt di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Dua perusahan tersebut merasa kecewa karena hadirnya PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang mengikat kerjasama dengan Freeport yang difasilitasi oleh pemerintah.

Menurut Juangga Mangasi, Direktur PT Nusantara Smelting, pihak yang berhak untuk bekerjasama dengan Freeport untuk membangun smelter adalah PT Indosmelt dan PT Nusantara Smelting.

"Sebelum 10 Januari kami sudah tanda tangani perjanjian, dan Pemerintah setuju, kami tanda tangan. Sebulan setelah agreement itu, muncul PT Aneka tambang untuk bergabung dengan Freeport yang hanya berdasarkan kerjasama," katanya.

Atas masuknya Antam dalam pengembangan smelter, maka PT Indosmelt dan PT Nusantara Smelting tidak lagi beroprasi sehingga merasa dirugikan karena sudah melakukan pembebasan lahan, membayar teknologi dan vendor-vendor proyek yang mencapai biaya Rp 250 miliar.

Dua perusahaan ini berharap pemerintah bertindak tegas dan pintar dalam menangani masalah ini. Mereka juga menghimbau agar pemerintah kembali ke jalan yang benar dengan menjadi regulator yang baik.

"Kalau pemerintah smart, ini bisa di atasi. Coba tanya progres smelter setelah 10 januari? Nggak ada. Pemerintah harus kembali menjadi regulator yang baik," tandasnya.