Petani Garut Keluhkan Kelangkaan Pupuk

TRIBUNNEWS.COM, GARUT - Petani di Kabupaten Garut mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi yang semakin parah sejak sepekan lalu. Para petani tidak bisa mendapat pupuk di agen-agen penjual sehingga mengancam produktivitas tanaman di lahan pertaniannya.

Petani di Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Abdurahman, mengatakan pupuk bersubsidi mulai langka sejak dua bulan lalu. Namun sejak sepekan terakhir, dia dan petani lainnya tidak bisa mendapat pupuk di agen manapun di Kabupaten Garut.

"Kalau pemerintah sedang menggalakan penggunaan pupuk organik, harusnya pupuk organik disediakan banyak. Kalau sekarang, pupuk kimia dan pupuk organik sama-sama tidak ada," kata Abdurahman, kepada Tribun, Senin (19/5/2014).

Berdasarkan informasi yang didapat dari agen pupuk, katanya, seluruh pupuk diborong dengan harga lebih tinggi oleh sejumlah pembeli, sebelum sampai ke agen. Karenanya, pupuk bersubsidi tidak pernah sampai ke tempat penjualan.

"Tak hanya di satu toko, semua toko yang jual pupuk di kota kosong. Pemerintah katanya mengurangi pasokan pupuk. Saya menyayangkan pemerintah daerah tidak berbuat apapun," katanya.

Jenis pupuk bersubsidi yang sempat menghilang di antaranya adalah Phonska, ZA, dan urea, dengan kisaran harga Rp 70 ribu sampai Rp 90 ribu per kilogram. Sedangkan, pupuk nonsubsidi pun sempat langka dengan harga tinggi.

Ketua Bamus Subterminal Agribisnis Bayongbong Kabupaten Garut, Endang Solihin, mengatakan berdasarkan rapat di Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kabupaten Garut, kelangkaan pupuk disebabkan habisnya kuota pupuk untuk Kabupaten Garut.

"Petani kewalahan menggunakan pupuk tanpa subsidi seharga Rp 9.000 per kilogram kalau untuk sawah. Kalau sudah turun lagi pupuknya, yang harus diwaspadai adalah pembelian pupuk secara besar-besaran untuk dijual kembali dengan harga tinggi," katanya.

Kelangkaan pupuk yang terjadi sejak tiga bulan lalu, katanya, menyebabkan kerugian besar bagi para petani. Pengurangan penggunaan pupuk menyebabkan penurunan jumlah produksi tanaman pangan. Diharapkan, pemerintah dapat turun tangan mengatasi masalah ini. (sam)