TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung atau CT  tidak mau menyandera kabinet berikutnya dengan kebijakan apapun terkait harga Bahan  Bakar Minyak (BBM).

Menurut Chairul Tanjung, kenaikan harga BBM bersubsidi masih menunggu pemerintahan transisi dengan pemerintahan selanjutnya yang semuanya menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya tidak mau menyandera kabinet berikutnya. Saya hanya menjabat selama dua bulan, maka manajemen pengelolaan BBM bersubsidi masih menunggu keputusan MK pada 22 Agustus 2014," kata Chairul Tanjung di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Pria yang akrab disapa CT ini mengatakan bahwa ada tiga opsi dalam manajemen BBM bersubsidi. Pertama apakah akan dilakukan pemerintahan sekarang. Kedua apakah akan dilakukan pemerintahan berikutnya. Dan ketiga apakah akan dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan pemerintahan transisi.

"Dengan menimbang alternatif tersebut maka akan lebih baik jika, pemerintahan selanjutnya yang melakukan itu, (mengenai manajemen BBM), kami hanya menjaga supaya kuota tidak lebih dan tidak menimbulkan efek signifikant di masyarakat," katanya.