TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Hubungan Darat Kemenhub Suryo Alimoeso setuju dengan pembatasan penjualan BBM bersubsidi jenis Premium dan Solar di beberapa kawasan dan ibukota.

Namun Suryo mempertanyakan apakah Pertamina dan Badan Pengatur Hilir benar membatasi kuota BBM bersubsidi, atau BBM tersebut dijual kembali.

"Pertamina dan BPH Migas membatasi BBM bersubsidi wajar, tapi jangan-jangan kuota dipenuhi tapi nanti dijual lagi, benar nggk mereka membatasi," ujar Suryo di kementerian perhubungan, Senin (4/8/2014).

Suryo memaparkan para pelaku industri angkutan umum harus memberikan identifikasi dalam setiap unit mobilnya. Dengan begitu pembatasan yang dilakukan pemerintah berjalan dengan lancar.

"Kalau benar kita kasih identifikasi angkutan umum, sampai mana pembatasan," papar Suryo

Suryo menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum pernah diajak untuk membahas mengenai pembatasan BBM bersubsidi oleh Pertamina dan BPH Migas. Namun dalam prakteknya pihak Kementerian Perhubungan bersama kementerian lain sudah mengeluarkan kebijakan stiker penggunaan BBM bersubsidi.

"Saya belum perna diajak bicara, dulu mau membatasi bicara, harus ada stiker khusus bisa diceek pengisiannya double atau nggak," kata Suryo. (*)