TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Hubungan Darat Suryo Alimoeso meminta kepada Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk meningkatkan pengawasan kebocoran dan penyelundupan BBM bersubsidi. Karena menurut Suryo hal itu lebih baik daripada pembatasan penjualan BBM bersubsidi.

"Lebih baik ditingkatkan pengawasan pendistribusian, pengawasan pendisitubusi," ujar Suryo di kantor Kementerian Perhubungan, Rabu (6/8/2014).

Suryo memaparkan bahwa tugas tersebut bisa dilakukan bersama-sama. Dalam hal ini instansi terkait yang membisa melakukan pengawasan harus menjaga ketat kebocoran BBM bersubsidi.

"Itu bukan tugas kemenhub, tapi dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak tertentu," papar Suryo.

Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, Sekjen Organda Andriansyah menilai keputusan Pertamina dan BPH Migas membingungkan. Sebelum adanya kebijakan itu turun harus ada pemetaan mana klaster yang dibatasi penjualan solarnya, tapi surat edaran Pertamina itu di semua SPBU (Dibatasi).

"Harus ada penjelasan yang jelas terkait klaster mana yang dibatasi dan yang tidak," ungkap Andriansyah.