TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru pengganti PLTU di Batang, Jawa Tengah yang sulit terealisasi karena terhambat masalah pengadaan lahan yang baru 85%. Pemerintah menyiapkan dua opsi alternatif menyusul hambatan yang dihadapi proyek PLTU Batang.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, opsi pertama adalah, pembangunan PLTU Batang saat ini akan terus berjalan, dan tidak menutup kemungkinan pembebasan lahan dilakukan lebih cepat. Namun, di sisi lain pemerintah juga menyiapkan lahan yang lain di tempat baru. "Jika memang lahannya bebas, kami bisa punya dua pembangkit dengan kapasitas yang sama yakni 2x1.000 megawatt (MW)," jelasnya.

Kemudian, opsi kedua, untuk membangun pengganti PLTU Batang sebagai percepatan pembangunan. Ia menilai, PLTU baru pengganti PLTU Batang itu sebagai antisipasi apabila proyek PLTU Batang berkapasitas 2x1.000 MW tertunda implementasinya karena masalah lahan tersebut. Sayang, Pamudji enggan menyebutkan lokasi mana yang akan menjadi tempat pindahnya PLTU Batang. Tetapi, pembangkit listrik baru dipastikan juga akan dibangun di wilayah Jawa Tengah.

Sebelumnya, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), yang 34% sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Power (Adaro) mengumumkan penundaan pembangunan PLTU Batang  pada Senin (7/7). Hal itu dilakukan setelah BPI mengirimkan surat kepada pemerintah, PLN dan kepada kontraktor EPC. Dalam suratnya, BPI mengumumkan keadaan kahar (force majeure) karena sebagian kecil pemilik lahan yang tersisa tetap bersikeras dan secara tidak masuk akal menolak menjual lahan mereka tanpa alasan yang jelas dan meminta harga yang tidak wajar. (Pratama Guitarra)