Pemerintah Sulit Beri Keringanan Pajak Bagi Produk Dalam Negeri
Aviliani menilai pemerintah saat ini belum bisa menentukan sikap dalam memberikan insentif pajak.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menilai pemerintah saat ini belum bisa menentukan sikap dalam memberikan insentif pajak.
Menurut Aviliani seharusnya pemerintah memberikan keringanan pajak untuk produk-produk dalam negeri yang mempunyai daya saing tinggi.
"Kita belum bisa merumuskan semua sehingga memang sulit bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan fiskal itu," ujar Aviliani, di acara Kebijakan Sektor Perekonomian Dalam Mendukung Peningkatan Ekspor Nasional di kantor Eximbank, Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Aviliani pun mengaku banyak produsen yang meminta insentif pajak. Namun dari pengamat ekonomi dan pemerintah harus bekerjasama dalam memilih produk tersebut.
"Memang banyak yang meminta itu (insentif pajak)," ungkap Aviliani.
Aviliani memaparkan pemerintah memang perlu dipikirkan untuk memilih 5 sampai 6 produk yang memiliki daya saing tinggi. Hal tersebut menurut Aviliani harus diambil dari sektor industri non komoditas.
" Karena kalau komoditas justru harus diberikan disintensif," ujar Aviliani.
Aviliani menambahkan jika pengembangan komoditas dari sektor hilir bisa dikembangkan, otomatis produk impor bisa dikurangi. Karena akan terjadi penguatan dari produk hulu ke hilir.
"Sehingga kita harus mendorong masyarakat untuk berubah yang biasanya dari hulu saja menjadi hilirisasi dan juga substitusi import," papar Aviliani.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.