TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2015, mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dialokasikan dana sebesar Rp 74,2 triliun.

Presiden mengatakan dengan adanya pengembangan infrastruktur sebagai faktor utama, diharapkan biaya logistik akan menurun dari 25,2 persen terhadap PDB pada tahun 2013 menjadi 23,6 persen dari pada tahun 2015.

Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan bahwa hampir sama dengan tahun 2014, Kementerian PU mendapatkan Rp 74,2 triliun, yang intinya terbagi menjadi 4 kelompok besar.

"Jadi meningkatkan jalan-jalan yang masih substandar, di luar itu banyak jalan nasional yang lebarnya hanya 5 meter kita ingin tingkatkan minimal 7 meter, dan untuk peningkatan itu ada 2300 km yang akan ditingkatkan konstruksi maupun lebar jalannya," kata Menteri PU, Senin (18/8/2014).

Kemudian dana tersebut akan dipakai untuk membangun jalan tol yang memerlukan support pemerintah, untuk tol yang secara finansial tidak layak. Seperti tol Medan-Kualanamu, tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan),  tol Menado– Belitung dan tol Kertosono.

PU rencananya akan menggunakan anggaran preservasi jalan yang lebih dari 30000 km yang harus tetep dijaga.

Selain itu PU ingin mendapatkan kemantapan jalan yang sekarang 94 persen tahun depan menjadi 96 persen, meningkatkan pemantapan jalan membangun jalan baru di perbatasan dan sebagainya itu ada 153 km, peningkatan jalan, pelebaran dan peningkatan konstruksi sepanjang 2300 km.

"Disamping kita juga masih akan membangun banyak flyover dan underpass,” tambah Djoko.

Kelompok 2, lanjut Djoko, yaitu ketahan pangan dan ketahanan air. Saat ini, waduk yang sedang on-going ada 21 waduk, 195 embung yang akan dibangun di tahun 2015.

Disamping itu juga, akan dibangun jaringan-jaringan irigasi baru seluas 33000 hektar, irigasi rawa 10000 hektar, serta air tanah di 65 titik.

“Ketiga, saya sekarang akan bicara masalah infrastruktur dasar, itu adalah infrastruktur yang langsung menunjang kebutuhan masyarakat, seperti air minum, sanitasi, persampahan dan sebagainya,” jelas Djoko.

Nantinya, akan diselesaikan pembangunan drainase di 53 kota di seluruh Indonesia, manajemen sampah di 41 kota/kabupaten, kemudian ada Sistem Pembangunan Air Minum (SPAM) regional di 6 kawasan, yang salah satunyadi Denpasar, lalu SPAM di Ibukota Kecamatan (IKK) di 159 IKK , SPAM pedesaan,lalu pembangunan infrastruktur air minum di 1700 desa.

"Terakhir, bagaimana kita menghindari daya rusak air, orang tidak bisa hidup tanpa air, namun air bisa merusak segala macam," kata Menteri PU.