Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur adalah hal yang sangat vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini disebabkan pembangunan infrastruktur memiliki efek multiplier terhadap dinamika kegiatan ekonomi yang lain dalam negara tersebut.

Akbar Faizal Deputi bidang infrastruktur, perumahan rakyat dan transpotasi Kantor Transisi Jokowi-JK mengatakan, untuk itu Jokowi-JK memandang perlunya model pendekatan baru dalam mengelola infrastruktur nasional.

"Ragam pendekatan tersebut antara lain pertama, Infrastruktur harus dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata, terapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan," kata Akbar dalam keterangan yang diterima, Kamis (21/8/2014).

Menurutnya, yang kedua ialah pembangunan infrastruktur harus melibatkan semua sektor dan tidak parsial. Ketiga, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan konektifitas nasional yang berbasis maritim.

"Keempat, perlu adanya 'big picture' dalam pengelolaan infrastruktur nasional. Kelima, pengelolaan infrastruktur harus melibatkan potensi swasta," katanya.

Dirinya menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berkisar pada angka 5,8 persen (2005-2013), sedangkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur berkisar pada angka 4-5 persen dari PDB.

"Bila dibandingkan dengan India dan Tiongkok, investasi infrastruktur di Indonesia boleh dikatakan tertinggal jauh. Sejak tahun 2009 investasi infrastruktur di India sudah mencapai 7 persen dari PDB, sedangkan di Tiongkok sejak 2005 investasi infrastruktur sudah mencapai 9-11 persen dari PDB. Tambahan anggaran 1 persen PDB hanya mendorong 0,17 persen pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan di India 0,28 persen dan Tiongkok 0,33 persen," jelasnya.

Pertumbuhan 7 Persen

Jokowi-JK menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 persen/tahun selama kepemimpinannya sampai tahun 2019. Untuk mencapai angka pertumbuhan 7 persen ini, dibutuhkan investasi infrastruktur setidaknya sebesar Rp 6500 triliun dimana hanya 25 persen atau berkisar Rp 1638 triliun kebutuhan investasi dapat disediakan dari APBN.

"Sedangkan 75 persen lainnya harus dicarikan pembiayaan dari pihak lain seperti BUMN maupun pihak swasta," katanya.

Akbar menyebutkan, dalam Nawa Cita (9 Agenda Perubahan), Jokowi-JK berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat, baik di pasar nasional maupun pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bergerak maju seiring pertumbuhan di negara-negara Asia lainnya.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Jokowi-JK berkomitmen untuk membangun infrastruktur, antara lain infrastruktur kelistrikan di mana terjadi penambahan minimal 35 ribu MW (mega watt) listrik untuk menerangi nusantara. Membangun infrastruktur jalan sekurang-kurangnya 2000 km. Membangun serta merenovasi sekurang-kurangnya 10 pelabuhan laut dan bandara.

Membangun 10 kawasan Industri baru berikut hunian untuk para buruh. Membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi pasar tradisional yang telah ada.

"Beberapa hal yang akan dilakukan Jokowi-JK untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi komitmennya antara lain, pertama memperbesar ruang fiskal yang berasal dari pengurangan subsidi energi untuk membiayai pengurangan infrastruktur pemerintah," kata Akbar.

Kedua, mendayagunakan BUMN untuk mendukung program-program pembangunan infrastruktur. Ketiga, membuat iklim investasi dan skema yang menarik sehingga sektor swasta tertarik untuk melakukan investasi dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur.