TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari mengungkapkan, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), rakyat Indonesia diharapkan segera melakukan rekonsiliasi nasional.

Dalam hal ini, saatnya rakyat Indonesia bersatu mendukung pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. “Perbedaan pilihan dan kepentingan sudah berakhir seiring diketoknya palu MK. Mari saatnya kita mendukung pemerintahan baru dalam melaksanakan pembangunan nasional,” ungkap Okto, Senin (25/8/2014).

Okto juga mengingatkan bahwa tantangan perekonomian nasional ke depan juga sangatlah berat. Pemerintahan baru di bawah kendali Jokowi-JK harus bekerja cepat dalam menghadapi globalisasi perekonomian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Sekali lagi HIPMI mengingatkan bahwa kita akan memasuki ASEAN Economic Community. Artinya dalam waktu dekat kita akan terintegrasi dengan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Hanya daya saing ekonomilah yang akan menjamin Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia ini,” lanjutnya.

Karenanya, menurut Okto, dalam program 100 hari, pemerintah harus langsung tancap gas melaksanakan program-program yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Di antaranya adalah masalah subsidi bahan bakar, perburuhan, hingga masalah infrastruktur.

“Masalah subsidi bahan bakar jangan lagi menjadi beban APBN dalam melaksanakan pembangunan. Lebih dari 300 triliun dialokasikan untuk subsidi, jika dana itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruuktur, sudah berapa kilometer jalan yang bias dibangun, berapa bandara dan pelabuhan yang bisa diselesaikan pembangunnya,” lanjut promotor termuda di dunia ini.