TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persoalan subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) bakal menjadi tantangan paling nyata di depan mata pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Ditambah lagi, ruang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyempit akibat 10 tahun terakhir perbaikan pendapatan negara tak seimbang dengan pengeluaran.

Karena sektor pajak mengalami stagnansi--tidak terlalu banyak bergerak memberi kontribusi, seharusnya pajak memberi porsi terbanyak dan terus meningkat setiap tahunnya.

"Banyak tantangan Jokowi dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Paling nyata di depan mata adalah persoalan subsidi BBM yang menjadi kendala utama kelonggaran fiskal," ujar anggota Komisi VII sekaligus politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewi Aryani saat berbincang-bincang dengan Tribunnews.com, Selasa (26/8/2014).

Di luar itu, menurut politisi yang namanya ramai disebutkan sebagai calon Menteri Energi Sumber Daya Air Mineral (ESDM) ini, pendapatan dari ekspor juga menurun seiring pelarangan ekspor pertambangan dan mineral.

Di sektor lain juga melemah karena daya saing produk dalam negeri masih kalah dibanding negara lain. Pertanian dan perikanan masih mengandalkan hasil panen murni. belum hasil olahan yang seharusnya menjadi fokus utama peningkatan value di kedua sektor itu.