TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi Aviliani menyarankan presiden terpilih Joko Widodo mengeluarkan kebijakan peningkatan subsidi di bidang pertanian saat memerintah nanti. Menurut Aviliani, peningkatan subsidi pertanian akan berperan banyak dalam menekan angka kemiskinan.

Aviliani mengatakan, dirinya sangat yakin 38 juta warga miskin yang berada di perdesaan akan terbantu dengan peningkatan subsidi di bidang pertanian.

Subsidi itu akan memberikan stimulus pada peningkatan produktivitas warga miskin di desa dengan cara bertani.

"Dengan peningkatan subsidi pertanian, saya yakin 38 juta warga miskin di pedesaan akan tertangani," kata Aviliani, dalam sebuah diskusi di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (1/9/2014).

Aviliani menuturkan, pemberian subsidi pertanian itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Tapi ia berpesan, peningkatan subsidi itu diprioritaskan untuk pertanian di bidang pangan, dan bukan perkebunan. Alasannya, perkebunan dianggap telah memiliki nasib yang lebih baik dibanding pertanian pangan.

Selanjutnya, kata Aviliani, Jokowi juga harus membuat kebijakan untuk meningkatkan keterampilan buruh di Indonesia. Pasalnya, sekitar 100 juta warga miskin dan hampir miskin merupakan buruh yang tidak memiliki keterampilan.

Peningkatan keterampilan buruh ini akan berkorelasi pada peningkatan upah. Ia merujuk pada data Badan Pusat Stastistik (BPS) yang menyatakan 95 persen buruh di Indonesia tak memiliki sertifikat keterampilan.

"Maka buruh harus dilatih supaya upahnya meningkat. Wajar kalau sekarang pengusaha sulit naikkan UMP karena mereka (buruh) tidak meningkatkan kualitasnya," ucap Aviliani.