TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perkembangan bisnis bank pembangunan daerah (BPD) dianggap stagnan. Kondisi ini disebabkan banyak BPD yang ternyata mengalami kesulitan dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK).

Menurut Josua Pardede, Pengamat Perbankan, sampai saat ini kalangan BPD menghadapi kendala permodalan yang terbatas. Sebab tidak semua pemerintah daerah di Indonesia memiliki anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) yang besar. Tentu ini berakibat tak semua daerah mampu melakukan suntikan modal tambahan dalam jumlah besar kepada BPD yang dimiliki.

“Mau tak mau agar bisa maksimal menggenjot pertumbuhan kreditnya, maka BPD juga harus maksimal dalam menghimpun DPK. Tapi justru sampai saat ini banyak BPD kesulitan bersaing dengan bank umum nasional dalam menghimpun DPK,” kata Josua saat dihubungi KONTAN, Senin, (8/9).

Kenyataannya, kegiatan industri dan perputaran uang di Indonesia masih terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat serta Banten. Sementara di sebagian besar daerah lain aktivitas ekonominya masih sepi. Akibatnya di berbagai daerah tersebut ketersediaan likuiditas memang tidak banyak. “Inilah yang membuat total DPK BPD masih kecil dibanding total DPK bank umum nasional,” pungkas Josua.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keungan per Juni 2014, jumlah DPK BPD secara industri mencapai Rp 381,31 triliun. Jumlah tersebut merupakan 9,94% dari total DPK bank umum yang mencapai Rp 3.843,50 triliun.

Porsi DPK BPD dari total DPK bank umum di semester I 2014 menurun dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Di akhir Juni 2013, jumlah DPK BPD secara industri mencapai Rp 338,08 triliun. Jumlah tersebut merupakan 10,01% dari total DPK bank umum yang mencapai Rp 3.374,27 triliun. (Adhitya Himawan)