TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) optimistis bisa menekan kerugian hingga akhir tahun seperti permintaan dari pemegang saham pemerintah yang diwakili Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN).

"Saya sudah tahu permintaan itu (menekan kerugian). Kita siap menjalankan 26 langkah yang disarankan Pak Dahlan (Menteri BUMN)," kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, di Jakarta, Minggu (14/9).

Diungkapkannya, perseroan telah mulai berbicara dengan salah satu pabrik terkait pengiriman pesawat dan juga berencana mempercepat phase out pesawat-pesawat tua. "Sepertinya hingga tutup tahun ini ada beberapa Boeing 737 yang akan kita lelang karena tidak efisien," katanya.

Dijelaskannya, simpulan dari 26 langkah yang diminta pemerintah itu adalah perseroan harus bisa meningkatkan pendapatan dan menjalankan efisiensi di sisi biaya. "Nah, kita juga sedang minta ke regulator penerbangan untuk memberikan perlakuan setara bagi Garuda Indonesia terkait Airport tax. Garuda satu-satunya maskapai yang memasukkan airport tax ke harga tiket, alhasil di pasar kita dipersepsikan mahal. Padahal, untuk rute tertentu, Garuda lebih murah ketimbang Low Cost Carrier sekalipun," tegasnya.

Emisryah meminta regulator penerbangan untuk menyelesaikan isu tersebut agar ada kesamaan persepsi di publik terhadap harga tiket. "Kalau kami sendirian saja menjalankan ini, berat,"katanya.

Sementara itu Direktur keuangan Garuda Indonesia Handrito Hardjono mengaku telah berbicara dengan salah satu pabrik pesawat yang menjadi mitra perseroan untuk menunda pengiriman. "Kita juga akan tekan konsumsi avtur dan biaya operasional. Kita mau permintaan Pak Dahlan kerugian di bawah Rp 1 triliun itu tercapai," katanya.

Sebelumnya, Menneg BUMN Dahlan Iskan meminta Garuda Indonesia bisa menekan kerugian hingga hanya tersisa Rp 1 triliun sepanjang tahun ini. Hingga semester I 2014 kerugian Garuda Indonesia telah mencapai 211,7 juta dolar AS atau setara dengan Rp 2,4 triliun.

Sejumlah langkah dilakukan terutama dengan cara penghematan bahan bakar, mengatur kembali ketinggian penerbangan agar lebih efisien, dan membuat penyatuan pajak bandar udara atau airport tax tak hanya bagi Garuda tetapi bagi seluruh maskapai Tanah Air.