TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo menolak membeberkan strategi memberantas mafia migas saat nanti resmi menjabat sebagai Presiden RI.

"Tidak mungkin saya sampaikan caranya bagaimana," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Pria yang masih memegang jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan alasan mengapa ia tidak ingin membeberkan hal itu agar tidak diketahui oleh oknum mafia.

Apabila oknum mafia tersebut tahu lebih dulu bagaimana cara pemerintah memberantas mereka, Jokowi khawatir mereka akan mencari cara lain bermain di sektor migas.

"Begini lho, hal-hal yang berkaitan dengan mafia seperti itu, enggak mungkin kami buka. Nanti dilihat, hilang duluan," ucap Jokowi.

Jokowi menambahkan, pihaknya akan melakukan berbagai pembenahan di sektor hulu maupun hilir migas agar penerimaan negara dari sektor ini menjadi lebih optimal.

"Semuanya, bukan hanya di Pertamina saja," kata Jokowi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman menyebut mafia migas di Indonesia sudah ada sejak zaman Orde Baru. Mereka diduga beroperasi dengan menjadikan Pertamina dan anak-anak usahanya sebagai ladang bisnis empuk untuk memperkaya diri sendiri dan menguatkan kelompok mereka.

Erwin Usman menyebut, mafia migas ini yang salah satunya membuat HM Soeharto berjaya hingga 32 tahun lamanya. "Era booming minyak tahun 80-90an, saat Indonesia mampu menghasilkan 1,6 juta barel per hari (bph), benar-benar menjadikan mafia berpesta pora," kata Erwin.

Rezim berganti, mafia migas justru makin menjadi. Erwin mengatakan, di era reformasi, mafia migas menggurita pasca pemberlakuan Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

"Kerja sindikasinya makin menohok ke dalam sistem negara. Dalam UU Migas ini, urusan migas didorong menjadi sangat liberal dan praktis menghilangkan kedaulatan nasional atas migas," ucap Erwin.

Mafia migas, lanjut dia, sempat "vakum" di era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun, mereka kembali masuk paska sukses mengintervensi tata kelola dan tata niaga migas melalui UU Migas 2001. Lalu apa tujuan mereka?

Erwin menuturkan, jelas, para mafia ini hendak merusak sistem tata kelola dan tata niaga migas. "Dipreteli perangkat aturannya, sistemnya, lalu jalankan kaderisasi mafia dan bonekanya untuk masuk seluruh jaringan tata kelola dan tata niaga migas dalam sistem negara," lanjut dia.