Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi, Fauzi Ichsan, mengatakan rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi sedang dinantikan oleh para pelaku pasar.

Selain lancarnya pelantikan presiden dan komposisi kabinet pemerintahan mendatang, para investor sedang menunggu apakah Joko Widodo akan berani mengambil langkah tegas menaikkan harga BBM yang diprediksi akan mendapatkan penolakan sejumlah pihak.

"Investor menunggu apakah  Jokowi  berani mengambil keputusan yang pahit demi menyalamatkan APBN," ujar Fauzi  di Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (11/10/2014).

Bila Jokowi berani menaikkan harga BBM, menurut Fauzi, maka pasar ekonomi akan bereaksi positif.

Pasalnya defisit keuangan ekonomi Indonesia telah mencapai 2,5 persen dari PDB (produk domestik bruto). Sementara dalam Undang-undang (UU) APBN batas  defisit adalah dua persen dari PDB.

"Tim ekonomi Jokowi berkomitmen untuk tidak merevisi undang-undang  keuangan negara yang membatasi defisit  APBN sebesar 2 persen dari PDB  sementara defisit  keuangan  kali ini saja sudah 2,5 persen dari PDB  dan naik terus akibat  meledaknya subsidi BBM," ujar Fauzi.

Fauzi mengatakan para pelaku pasar berharap harga BBM naik dengan signifikan. Apabila harga BBM naik sebesar tiga ribu rupiah maka akan memangkas defisit keuangan sebesar dua persen.

"Kenaikan harga BBM diharapkan cukup tajam sehingga terjadi penghematan  cukup signifikan. Sinyal dari kubu Jokowi tadi adalah kenaikannya 3 ribu rupiah. Dengan kenaikan 3 ribu yang berarti 46 persen,  diperkirakan defisit APBN bisa turun 2 persen dari PDB," ujar Fauzi.

Para investor berpandangan dengan penghematan yang cukup besar tersebut, maka proyek pembangunan infrastruktur yang menunjang roda perekonomian  dapat terlaksana.

"Cara satu satunya pemerintah Jokowi merealisasi program program  infrastruktur ya adalah menghemat APBN sehingga bisa menjalankan proyek infrastruktur secara signifikan," ujar Fauzi.