TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyambut baik menteri-menteri konstruksi dan infrastruktur Kabinet Kerja Presiden dan Wapres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menteri-menteri ini dinilai Gapensi memiliki track record yang jelas dan berasal dari profesional serta pejabat karir yang berprestasi.

“Gapensi menyambut baik. Prestasi dan karir mereka sangat jelas. Semoga berlanjut di kementerian yang mereka pimpin,” ujar Sekretaris Jenderal Gapensi H.Andi Rukman Nurdin Karumpa di Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono ditunjuk oleh Presiden dan Wakil Presiden RI sebagai Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Basuki Hadimuljono dikenal sebagai Komisaris Utama dari perusahaan pelat merah milik pemerintah, PT Wika sejak 1 Mei 2012.  

Basuki pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum periode 2005 – 2007, menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum periode 2007 – 2013, serta menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum periode 2013 sampai dengan sekarang.

Gapensi menilai, penggabungan antara Kementerian PU dan Perumahan Rakyat merupakan langkah yang tepat agar kordinasi dan sistem manajemen kedua sektor dapat terintegrasi serta mendorong efisiensi. Gepensi juga menilai penempatan Dirut PT KAI Ignatius Jonan di Kementerian Perhubungan merupakan langkah yang baik untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Hal yang sama dengan Menteri/Kepala Bapenas Adrinof Chaniago.

“Ketiga menteri  ini kan dikenal orang kerja. Matang sekali di lapangan. Jadi Gapensi apresiasi,” ujar  Andi.

Terkait pekerjaan rumah ketiga menteri itu, Andi mengatakan sejumlah proyek-proyek dari program-program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di kawasan timur Indonesia. Berbagai proyek bernilai hingga triliunan rupiah tersebut sudah diluncurkan namun membutuhkan percepatan realisasi.

“Apapun namanya nanti, apa masih MP3EI atau tidak, tapi berbagai proyek itu sudah ditetapkan dan bahkan sudah dimulai. Yang kita butuhkan adalah bagaimana menteri-menteri memecahkan sumbatan-sumbatan (bottleneck) sehingga pembangunan infrastruktur di berbagai koridor di indonesia khususnya di kawasan Indonesia Timur bisa segera terealisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Andi.

Andi merinci berbagai proyek itu antara lain, proyek pembangunan rel Kereta Api di Makassar, pembangunan jembatan HOLTEKAMP Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Andi juga berharap agar  Menteri PU juga menyempurnakan beberapa regulasi misalnya Permen PU No.10 tentang LPJK. Permen PU No.8 thn 2011 tentang subkualifikasi,  kemudian  sinkronisasi regulasi JAKONS: LKPP, LPJK dan lain-lain. Intinya menurut Andi penyempurnaan itu diletakan dalam konteks semangat untuk mereformasi LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  Nasional) agar lebih kompetitif dan akomodatif. (*)