TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Pengusaha sudah sejak tiga tahun lalu. Pokoknya bolak-balik BBM dihapus,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, Kamis (30/10/2014).

Suryo menuturkan, adanya subsidi BBM justru menimbulkan distorsi perekonomian Indonesia. Misalnya, perusahaan yang menggunakan BBM bersubsidi dalam kegiatan operasionalnya memang tampak lebih efisien. Namun, ketika dibandingkan dengan perusahaan di negara lain yang menggunakan BBM non-subsidi, daya saing perusahaan tersebut terlihat lebih tinggi.

“Kenapa? Padahal saat ini mereka (perusahaan) di sini menggunakan BBM yang disubsidi tinggi. Harusnya kan lebih efisien, tapi kan kenyataannya tidak,” jelas Suryo.

Lebih lanjut dia menjelaskan, selain BBM rupanya ada komponen lain yang mempengaruhi efisiensi atau tidaknya kegiatan operasional perusahaan. Dia menyebut di antaranya, upah buruh, bunga bank, biaya logistik, biaya birokrasi atau perizinan-perizinan.

Suryo menuturkan, jika anggaran Rp 400 triliun per tahun itu bisa dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif, maka ekonomi Indonesia tidak lagi mengalami distorsi.

“Bisa untuk bangun infrastruktur, pendidikan. Rp 400 triliun itu banyak loh, 30 persen dari pendapatan pajak kita hanya untuk satu pos BBM, yang dinikmati kebanyakan oleh orang yang tidak berhak menikmati subsidi, dan yang menikmati, para penyelundup dan penyeleweng,” tukas Suryo.(Estu Suryowati)