Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Marwan Batubara: Dirut Pertamina Harus Bebas dari Kasus KKN

Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Muhammad Husen akan segera berakhir pada 1 November 2014.

Editor: Sanusi
zoom-in Marwan Batubara: Dirut Pertamina Harus Bebas dari Kasus KKN
Warta Kota/Alex Suban
Para pekerja melakukan pengerjaan sumur bor di Rig PEP 08, PT Pertamina Asset 3, Field Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (28/10/2014).. Sumur eksplorasi minyak Field Jatibarang menghasilkan 9.438 barel per hari. (Warta Kota/alex suban) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Muhammad Husen akan segera berakhir pada 1 November 2014. Dewan Komisaris dan Pemerintah harus segera menemukan dan memutuskan sosok Dirut Pertamina yang baru. Sosok seperti apakah yang harus mengisi posisi tertinggi di perusahaan pelat merah strategis tersebut?

Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyebut Pemerintah harus menempatkan sosok yang berintegritas, amanah, profesionalisme, bersih, bebas KKN dan yang terpenting juga bebas dari kepentingan mafia. Seorang Dirut Pertamina haruslah sosok yang tidak boleh tunduk terhadap intervensi dari pihak manapun selain Presiden.

"Dirut Pertamina haruslah orang yang bisa taat dan tunduk terhadap Undang-Undang, sehingga tidak dapat diintervensi baik dari partai politik maupun dari kooptasi keluarga Soemarno yang jelas telah menguasai sektor BUMN dan ESDM. Jika mendapat intervensi dia harus segera berkordinasi dengan Presiden," kata Marwan, Jumat (31/10).

Lanjutnya, ia merekomendasikan agar calon Dirut Pertamina adalah orang yang memiliki kemampuan tata kelola hulu-hilir dan kemampuan manajemen yang baik. Ia merekomendasikan agar Dirut Pertamina yang baru berasal dari internal Pertamina sendiri agar ada proses percepatan transformasi dan sudah memahami seluk beluk dalam perusahaan.

"Saya merekomendasikan dari dalam. Agar yang sudah memahami kondisi pertamina saat ini," tambahnya.

Selain itu, Marwan menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan tahapan uji fit and proper melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang dilakukan terhadap pembentukan kabinetnya.

"Memang sih tidak ada aturannya harus seperti itu, meski tidak ada akan lebih bagus kalau itu dilakukan agar konsisten seperti pemilihan Menteri kemarin dan itu sudah sepantasnya mengingat ini merupaka BUMN besar," tuturnya.

Berita Rekomendasi

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah rumor yang menyatakan bahwa dirinya mencalonkan nama Ahmad Faisal dan Hari Karyulianto untuk mengisi posisi Direktur Utama Pertamina yang ditinggalkan Karen Agustiawan sejak 1 Oktober lalu. Dan Menegaskan tidak akan mencalonkan Ari Soemarno, yang merupakan kakak kandungnya untuk posisi Komisaris Utama Pertamina.(Yudho Winarto)

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas