TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan ruas Tol Cilincing-Cibitung membengkak. Melambungnya anggaran ini disebabkan oleh kenaikan harga tanah di ruas Cilincing-Cibitung.

Direktur Bina Teknik Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. Subagyo, mengakui pihaknya kini mengalami kendala dalam pembebasan lahan Jalan Tol Cilincing - Cibitung. "Ada kendala kenaikan harga tanah di sepanjang Cilincing-Cibitung yang sangat tinggi luar biasa," ujarnya, akhir pekan lalu (31/10/2014).

Ia memperkirakan KemenPuPera memerlukan tambahan dana hingga Rp 4 triliun lebih untuk membebaskan lahan. "Tadinya Badan Layanan Umum kita perkirakan Rp 288 Milyar, tapi sekarang ini perkiraan kita untuk membebaskan lahan tersebut membutuhkan lebih dari Rp 4 Triliun," ungkap Subagyo.

Dengan harga tanah yang melambung tinggi tersebut, Subagyo menuturkan jika dirinya akan meminta bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengkaji kewajaran dari kenaikan harga tanah tersebut. "Saya akan meminta fatwa BPN dengan BPKP, wajar gak kenaikan yang seperti ini," tegasnya.

Sekarang, Dirjen Bina Marga sedang mencarikan solusi pendanaan guna membebaskan lahan ruas Tol Cilincing - Cibitung. Subagyo menjelaskan salah satu caranya adalah dengan menggunakan dana BLU KemenPUPera atau dengan menawarkannya kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Tentunya itu sudah ada aturannya dalam Badan Pengawas Jalan Tol (BPJT), namun intinya setelah dana BLU itu sudah habis, landcapping-nya (penawaran tanah) akan ditanyakan kepada BUJT yang bersangkutan apabila dapat meneruskan, jika iya BUJT harus menambah kekurangan uang untuk pembebasan lahan. Kalau tidak itu nanti berhenti dengan aturan yang sudah tertulis di dalam PBJT," jelasnya.

Ruas Tol dengan panjang 33,61 kilometer ini dibangun untuk membuat angkutan barang menuju pelabuhan Tanjung Priok menjadi efisien. Pemerintah telah menetapkan ruas tol ini menjadi proyek prioritas harus mulai dibangun pada tahun 2014. Progress pembebasan lahan hingga kini baru mencapai 10,56 persen saja.(Benedictus Bina Naratama)