Pengamat Ini Curiga Kenaikan Harga BBM Agenda Asing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng  menegaskan berapa pun harga minyak dunia pemerintah wajib memberikan subsidi untuk rakyatnya  karena tak seharusnya pemerintah mengurangi subsidi BBM untuk rakyat.

Dalam diksusi "Menolak Kenaikan Harga BBM," di  Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2014), Karyono mengatakan selain subsidi merupakan kewajiban pemerintah, pengurangan subsidi juga bisa menyebabkan pengusaha Indonesia kelabakan, dan ongkos produksinya meningkat.

"Sehingga produk-produk dari Indonesia daya saingnya berkurang," katanya.

Dengan demikian yang diuntungkan adalah pihak asing yang akan semakin membanjiri pasar Indonesia dengan produk-produknya.

"Saya curiga kenaikan harga BBM ini adalah agenda asing, ada pihak asing yang memberi penekanan pada pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa tidak seharusnya pemerintah menaikkan harga BBM, karena saat ini harga minyak mentah yang mencapai sekitar 72 USD per barel.

Dengan demikian prediksi pemerintah bahwa harga minyak mentah mencapai 105 USD per barel meleset, dan penurunan harga minyak itu justru menyelamatkan kas negara karena subsidi semakin berkurang.

"Kalau pun naik, pemerintah tidak boleh mengurangi subsidi, subsidi itu haknya rakyat, mau harga minyak naik, mau turun, itu haknya rakyat," tandasnya.