TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai subsidi elpiji 3 kg sudah mencapai Rp 55 triliun pertahun. Padahal program konversi minyak tanah ke elpiji baru berjalan selama 7 tahun. 

Pengamat energi Sofyano Zakaria membandingkan subsidi elpiji dengan subsidi BBM sebesar Rp 240 triliun, namun subsidi BBM ini sudah berlangsung lebih dari 40 tahun. Melihat hal tersebut, Sofyano berpendapat bahwa pemerintah yang berkuasa menguasai subsidi elpiji untuk kepentingan politik. 

"Subsidi elpiji 3kg janganlah jadi alat kepentingan politik Pemerintahan yang berkuasa," ujar Sofyano dalam keterangannya, Minggu (16/11/2014). 

Sofyano menilai jika harga jual elpiji 3 kg dinaikan, pasti dinyatakan kebijakan yang tidak pro rakyat. Apabila kenaikannya dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat, Sofyano yakin masyarakat tetap sejahtera. 

"Dengan sistem yang tepat maka ini tidak akan memberatkan rakyat," papar Sofyano. 

Sofyano memberi contoh harga atau HET elpiji yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau sesuai Peraturan Menteri ESDM sejak 7 tahun yang lalu adalah sebesar Rp.4.250,- per kilogram atau sebesar Rp.12.750,- per tabung. Tetapi kenyataannya, Rakyat tidak pernah bisa membeli elpiji 3kg dengan harga Pemerintah itu. 

"Artinya yang menerima keuntungan dari selisih HET dengan Harga jual sesungguhnya adalah pihak lain," papar Sofyano. 

Disisi lain, harga keekonomian elpiji saat ini adalah sekitar Rp.12.000,-/kg. 

Dengan harga keekonomian yang sangat tinggi ini, maka disparitas harga antara elpiji Kg dengan elpiji tabung 12kg sangat menyolok.