TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Erik Satrya Wardhana, mengimbau agar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang terpilih jangan sampai melakukan privatisasi. Pasalnya calon Direktur Utama Pertamina saat ini banyak dari luar perseroan.

"Jadi menurut saya harus dibuat tertulis untuk komitmen tidak privatisasi," ujar Erik Satrya, Senin (17/11/2014).

Erik memaparkan, jangan sampai nanti Pertamina tidak memperbaiki tata niaga minyak. Hal yang paling tidak diinginkan Direktur Utama Pertamina mengambil langkah privatisasi Pertamina. "Privatisasi kan bukan cuma kecelakaan, tapi itu sudah jadi musibah besar bagi republik ini kalau Pertamina sampai diprivatisasi," jelas Erik.

Dia menganggap, tertutupnya seleksi yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariana Soemarno itu juga harus dijelaskan. Apalagi Rini mempunyai hak prerogatif dan kriteria yang jelas, sehingga tak diperdebatkan oleh publik.

"Kriteria yang jelas itu yang tadi saya sampaikan. Selain punya profesionalisme, di bidang bisnis perminyakan tapi juga punya komitmen yang tegas untuk menegakkan kedaulatan energi di Indonesia," papar Erik.

Namun, demikian ketika disinggung soal dua nama calon kuat Dirut Pertamina adalah mantan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Rinaldi Firmansyah dan Deputi Komersial SKK Migas, Widyawan Prawiraatmadja. Politikus asal Partai Hanura itu tak mau mengkritisi. Namun, demikian calon yang akan mengisi kursi perusahaan pelat merah itu harus memilki komitmen agar Pertamina tak diprivatisasi.

"Ya jadi seperti yang saya katakan, Menteri BUMN mengumumkan bahwa direksi Pertamina ini harus betul-betul punya komitmen untuk menegakkan kedaulatan energi di Indonesia," kata Erik.