Mendag: Harga Bahan Pokok Bakal Naik Hingga 2 Persen
Rahmat Gobel, mengatakan imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semalam dipastikan akan mengerek harga bahan pokok
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, mengatakan imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semalam dipastikan akan mengerek harga bahan pokok menjadi lebih mahal. Namun, kenaikan harga bahan pokok diyakini masih dalam batas normal yaitu sekitar 1-2 persen.
Menurut Rahmat, efek dari kenaikan harga BBM tersebut paling lama dirasakan oleh masyarakat yaitu selama tiga bulan dari tanggal kenaikan harga BBM. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir dampak dari naiknya BBM bersubsidi itu. Karena harga-harga masih relatif stabil, dan ketersediaaannya masih terjamin.
"Ada kenaikan yaitu dampak karena pengumuman kemarin. Tapi masih bisa belum terlampau berlebihan. Masyarakat tidak perlu panik," katanya, kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2014).
Menurut Rahmat, bahan pokok yang paling terpengaruh adalah cabai. Namun demikian ada juga yang justru turun, yakni harga daging. Mendag mengatakan pemerintah bisa memberikan toleransi bila kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok itu dikarenakan naiknya ongkos transportasi, karena memang harga BBM bersubsidi meningkat.
Untuk menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok, Rahmat mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan untuk menjamin ketersediaan transportasi. Kata dia sudah disepakati bahan-bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat akan diprioritaskan angkutannya.
Kata dia, yang dikhawatirkan kementerian saat ini adalah spekulan yang menimbun barang, untuk mengatur harga. Terkait hal itu kata dia kementerian sudah melakukan sosialisasi, dan memberikan pemahaman ke pedagang-pedagang grosir agar tidak melakukan penimbunan.
"Kalau masih tetap mengambil manfaat dari keputusan (kenaikan BBM) kemarin, tentu kami akan lakukan tindakan. Kita juga sudah kordinasi dengan Polri dan BIN (Badan Intelijen Negara)," ujarnya.
Rahmat juga sempat melaporkan kondisi tersebut ke Wakil Presiden RI, Jusuf Kala atau yang akrab dipanggil JK, dalam pertemuannya hari ini.