TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Skema penghapusan subsidi listrik dengan penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) tahun 2014 untuk sejumlah golongan sudah berjalan sesuai rencana. Terakhir, kenaikan TTL untuk enam golongan dilakukan pada 1 November 2014.

Skema penghapusan subsidi listrik untuk tahun 2014 ini mampu menghemat pengeluaran sebesar Rp 8,51 triliun dari besaran subsidi listrik yang dianggarkan tahun 2014. Anggaran subsidi tahun 2014 ini sesuai APBN-P adalah Rp103,81 triliun dengan rincian, subsidi berjalan Rp85,75 triliun, luncuran subsidi 2014 ke tahun 2015 sebanyak Rp.3,73 triliun dan kekurangan pembayaran subsidi 2013 sesuai audit BPKsebesar Rp 21,79 triliun.

Hasil penghematan subsidi ini akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur khususnya jaringan listrik ke desa-desa di tengah pertumbuhan konsumsi listrik yang telah mencapai 10 persen.

“Infrastruktur listrik ini sangat penting karena setiap 1 persen pertumbuhan tentu dibutuhkan sekitar 1,5 persen pertumbuhan suplai listrik,” ujar Andri Riswandi, Head of Consultant Indepth Research Consulting, saat dihubungi wartawan pada Selasa (18/11/2014).

Pernyataan Andri diamini oleh Pande Radja Silalahi, ekonom CSIS. Ia menegaskan bahwa dengan penyesuaian TTL melalui penerapan tarif listrik non subsidi pada 2013 dan 2014, maka subsidi listrik di penghujung 2014 diperkirakan akan turun menjadi Rp85,75 triliun.

Sebelumnya, subsidi listrik selalu meningkat setiap tahunnya. Misalnya pada 2011 jumlah subsidi listrik sebesar Rp93,18 trilun, tahun 2012 naik menjadi sebesar Rp103,33 triliun, dan tahun 2013 sebesar Rp101,21 triliun. “Mudah-mudahan akhir tahun 2014, bisa turun sesuai target,” jelas Pande.

Pande memberi catatan khusus bahwa penghapusan subsidi listrik ini harus tetap berorientasi pada penghematan PLN melalui price policy yang kompetitif. Hal lainnya, juga harus memperhatikan suara-suara dari kalangan industri yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan listrik yang tidak sedikit.