Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

JK Paparkan Kenaikkan Harga BBM di Hadapan Masyarakat Ekonomi Eropa

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pengurangan subsidi BBM antara lain untuk menyelamatkan kas negara

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in JK Paparkan Kenaikkan Harga BBM di Hadapan Masyarakat Ekonomi Eropa
Tribunnews.com/Nurmulia Rekso Purnomo
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat memberikan sambutan di acara Risk And Governence Summit 2014, Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pengurangan subsidi BBM antara lain untuk menyelamatkan kas negara kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kala atau yang akrab disebut JK. Kata dia hal itu merupakan dampak dari subsidi yang tidak efektif selama bertahun-tahun.

JK dalam sambutannya di acara dialog bisnis Uni Eropa-Indonesia 2014, di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2014), mengatakan defisit di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (ABN) harus ditanggulangi, salah satu nya dengan pengurangan subsidi BBM yang mencapai Rp 1 Triliun per hari.

"Ini kenapa dua hari lalu kami mengambil kebijakan yang tidak populer, banyak protes di mana-mana," katanya.

Dihadapan masyarakat ekonomi Eropa yang hadir di ruangan tersebut, Wakil Presiden memastikan protes-protes tersebut akan reda dalam waktu sekita satu minggu.

Lebih lanjut ia memaparkan, bahwa subsidi dari BBM itu akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif, seperti permbangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan dan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

"Dan hal ini tentunya akan mempermudah kalian," ujarnya.

Berita Rekomendasi

Wakil Presiden juga menjanjikan bahwa pemerintah Indonesia kedepannya akan mengambil kebijakan-kebijakan untuk mempermudah investasi. JK menyebut pemerintah akan memangkas birokrasi, perizinan dan akan lebih cepat mengambil keputusan.

"Kita akan perkuat sektor swasta. (Proyek) pembangunan Infrastruktur yang menguntungkan seperti jalan dan listrik akan kita serahkan ke swasta. Sementara yang tidak menguntungkan secara bisnis akan diambil pemerintah," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas