Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Yakinkan Pengusaha Asing, JK: Demo Kenaikan Harga BBM Hanya Sepekan

JK meyakinkan para pengusaha Uni Eropa bahwa aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsi tidak berlangsung lama

Editor: Sanusi
zoom-in Yakinkan Pengusaha Asing, JK: Demo Kenaikan Harga BBM Hanya Sepekan
Surya/Hayu Yudha Prabowo
Polisi dan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Malang terlibat aksi saling dorong dalam demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Depo Pertamina, di Jalan Halmahera, Kota Malang, Selasa (18/11/2014). Pascakenaikan harga BBM bersubsidi gelombang aksi demonstrasi bermunculan di Kota Malang. SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakinkan para pengusaha Uni Eropa bahwa aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsi tidak berlangsung lama. Ia menyebut, aksi penolakan masyarakat akan berakhir dalam sepekan.

"Demonstrasi masih terjadi di banyak tempat, tapi menurut saya akan berhenti dalam satu minggu," kata JK dalam acara European Union-Indonesia Business Dialogue di Hotel Shangri La Jakarta, Rabu (19/11/2014).

JK mengakui bahwa kenaikan harga BBM bukanlah kebijakan yang populer. Namun, Pemerintah harus mengambil kebijakan tersebut karena neraca APBN defisit bertahun-tahun akibat subsidi di berbagai sektor yang kurang efektif.

Dengan mengurangi subsidi untuk BBM, kata JK, Pemerintah bisa semakin efektif dalam mengelola anggaran sehingga lebih mudah pula bekerjasama dengan investor.

"Lebih efektif dalam membangun infrasturktur, kesehatan, dan pendidikan. Lebih mudah bekerja sama dengan investor, karena pemerintahan yang efektif," ucap politisi senior Partai Golkar itu.

Selain mempermudah para investor, JK menyatakan bahwa pemerintahan akan menyederhanakan birokrasi perizinan. Ditargetkan, dalam beberapa bulan ke depan Pemerintah selesai membangun pelayanan izin terpadu satu pintu.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan campur tangan investor dalam mewujudkan program pengadaan listrik 35.000 megawatt.

Berita Rekomendasi

"Kami butuh lebih banyak infrastruktur, listrik 35.000 megawatt, 40 miliar dollar AS setiap lima tahunnya. Pemerintah akan menawarkan kepada swasta dan kerjasama pemerintah swasta (KPS)" ucap JK.

JK juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini aman dan baik untuk investasi. Angka ekspor barang Indonesia ke Uni Eropa lebih banyak dibandingkan impor. Apalagi, Indonesia memiliki penduduk dalam jumlah besar sehingga baik untuk perkembangan pasar.

“Lihat Siemens, Unilever dan lain-lain yang berkembang bagus. Dan kenapa itu lah saya yakin akan berkembang bisnis di sini dengan baik, ditambah lagi Indonesia memiliki jumlah penduduk tinggi dan sehingga bagus sebagai konsumen," kata JK.(Icha Rastika)

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas