Politikus Hanura Minta Menteri BUMN Segera Cabut Larangan Rapat dengan DPR
Dengan tegas Anggota Komisi VI yang bermitra langsung dengan BUMN itu meminta agar surat itu segera dicabut
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Hanura M Farid Alfauzi menyayangkan sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menggelar rapat dengan DPR.
"Saya kecewa dengan Menteri BUMN, kami sudah hadirkan rapat dengan direksi BUMN. Memang apa yang dirugikan, pengawasan ini kan memang fungsi kami (DPR)," kata Farid di Gedung DPR, Senayan, Selasa (25/11/2014).
Dengan tegas Anggota Komisi VI yang bermitra langsung dengan BUMN itu meminta agar surat itu segera dicabut. Menurutnya, pengawassan yang dilakukan DPR tidak boleh dihadang.
"Kalau dilarang, Bu Rini tidak cerdas, persoalan teknis dilarang. Saya minta segera ssurat itu dicabut. Di komisi kami ngga ada persoalan, kita rapat untuk evaluasi. Itu meburut saya sangat teknis," katanya.
Diketahui, surat Menteri BUMN Kabinet Kerja Rini Soemarno yang meminta penundaan rapat dengan DPR seolah menjadi pemantik perseteruan lembaga wakil rakyat dengan Menteri BUMN baru. Dalam surat resmi yang dikirim ke Sekretariat Jenderal DPR dan ditandatangani oleh Rini itu, juga disambut berbagai macam respon.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.