Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Penyaluran Dana Simpanan Keluarga Sejahtera Capai 95,31 Persen

Saat ini, telah mencapai 52,26 perden dengan jumlah uang tersalurkan Rp21.209.200.000 dari total Rp40.587.600.000.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Rendy Sadikin
zoom-in Penyaluran Dana Simpanan Keluarga Sejahtera Capai 95,31 Persen
Shutterstock
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan dan penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera di Kantor Pos Cimahi berjalan lancar dan nyaris tanpa hambatan apapun.

“Pembayaran di wilayah Batujajar dan Cililin dengan cara pendekatan komunitas dilakukan di kantor pos kecamatan setempat, ” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Karun, AK, Minggu (30/11/2014).

Dari pantauan Tim Kementerian Sosial (Kemensos), kendala teknis tidak ada masalah dan masyarakat mengerti tentang aturan yang terkait dengan penerimaan pembayaran.

Saat ini, telah mencapai 52,26 perden dengan jumlah uang tersalurkan Rp21.209.200.000 dari total Rp40.587.600.000.

Untuk kendala di luar teknis, adalah faktor alam yaitu cuaca terutama untuk menjangkau warga yang berada di daerah terpencil dan pegunungan.

Sementera di beberapa daerah, realisasi pembayaran telah mencapai lebih dari 90. Persen, seperti di daerah Margaasih 91.97 persen, Cimahi 92,43 persen, Leuwi Gajah 95,20 persen, Cisangkan 95,31 persen, Rajamandala 94,75 persen.

“Di Kantor Pos Cimahi dengan wilayah kerja di 15 Kecamatan dalam penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), ” katanya.

Berita Rekomendasi

Prosedur pembayaran telah disosialisasikan jauh-jauh hari. Terkait adanya kebijakan Ketua RT/RW setempat dengan adanya pemotongan, tetap akan dimintakan pertanggungjawaban.

“Tentunya, kami akan meminta pertanggungjawaban terkait kebijakan pengurus RT/RW setempat. Apakah benar-benar diberikan bagi warga miskin lainnya yang tidak terdaftar atau tidak, ” tandasnya.

Tim Kemensos dari Inspektorat Jenderal (Itjen) terus melakukan pemantauan terkait pelakanaan dan penyaluran dana PSKS di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemantauan dibutuhkan di seluruh wilayah Indoensia, agar bisa mendata berbagai kendala di lapangan terkait pelaksanaan dan penyaluran PSKS, sehingga bisa dicarikan solusi dengan cepat dan tepat, ” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas