TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gurubesar Fakultas Ekonomi UI, Prof Sri Edi Swasono menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo yang tergesa-gesa menaikkan harga BBM. Seharusnya Pemerintah menunggu hasil kerja tim pemberantasan mafia Migas yang resminya bernama Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin ekonom UI Faisal Basri.

Karena pemerintah Joko Widodo tahu ada mafia Migas dan pasti ada biaya ekstra dalam pembelian dan distribusi Migas, mestinya jangan segera menaikkan harga BBM. Bereskan dulu mafianya.

“Putusan menaikkan harga BBM itu sama-sama perampokan kedaulatan ekonomi rakyat. Sebab tahu ada mafia Migas, tidak cepat disikat, tapi malah menempuh menaikkan harga BBM,” ujar Sri Edi dalam keterangan pers bersama Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) di Jakarta, Selasa (2/12/2014) sore.

Sri Edi mengatakan, jika tim yang diketui Faisal Basri sudah melaporkan hasil kerjanya dan terbukti ada mafia migas yang membuat rantai BBM begitu mahal, maka harga BBM harus segera diturunkan kembali.

Dalam keterangan pers ini pengusaha nasional Poppy Dharsono membacakan pernyataan sikap KKR berjudul “Menagih Janji Trisakti”. Selain Poppy, hadir sejumlah tokoh antara lain pengamat migas Marwan Batubara, Kemal Surianegara (Pengusaha Nasional) Farid Aidid (Pengusaha Nasional). Hermawanto, SH (Praktisi Hukum), KH Ma’shum (Pemimpin Pesantren di Bondowoso), Ki Jlitheng Suparman (Budayawan, Solo), Hayono Karto Hadiprojo (Pengamat Sumber Daya Alam).

Agus Jabo Priyono (Ketua Umum PRD). Salamuddin Daeng (Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia),Burhan Rosyidi (Budayawan), Son Diamar (Bappenas), Hatta Taliwang (Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta),DR. Ir. Endang S. Thohari ( Pusat Pengkajian-MPR), Dr. Rudi Alfian (Majelis Kebangsaan Panji Nusantara Ir. Adityawarman Chandra (Pengusaha Nasional).

Pada bagian lain mantan Kasal Laksamana (Purn) Slamet Soebiyanto juga mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo, mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM justru telah menciderai Trisakti Bung Karno yang menjadi ruh pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla saat ini yaitu berkepribadian dalam Kebudayaan, berdikari dalam ekonoki, dan berdaulat dalam politik.

Keputusan Presiden Joko Widodo tersebut, ujar Slamet, merupakan pengkhianatan dan pelanggaran terhadap Pembukaan UUD’45 yang memerintahkan negara agar melindungi seluruh rakyat Indonesia. Rezim merampok kedaulatan ekonomi rakyat. Karena itu dia bertekad akan menguasai MPR dan mengembalikan konstitusi pada UUD 1945 yang asli.

Dalam pernyatan sikap yang dibacakan Poppy Dharsono, KKR menuntut, sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla seharusnya lebih pro-aktif untuk menjaga kredibilitas pemerintahan dengan membatalkan kenaikan harga BBM.

KKR juga menuntut semua pihak baik di dalam maupun luar pemerintahan harus menggalang persatuan seluas-luasnya untuk memperjuangkan Trisakti untuk Indonesia baru.

Sedangkan Marwan Batubara menegaskan, seharusnya pemerintah transparan dalam hitung hitungan soal subsidi BBM dan menjelaskan ke publik berapa sesungguhnya impor Migas, harga Migas, dan kebutuhan riil.

“Yang pokok sebenarnya brantas mafia dan jelaskan secara terbuka soal BBM, soal naik harga, tidak masalah jika semua terbuka. Ini kok terkesan tertutup. Dari man jumlah sudsidi yang besar seperti pada tahun 2014 sebanyak 246 triliun rupiah?” ujar Marwan.