TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pemerintah daerah agar lebih memanfaatkan pasar modal Indonesia, dalam mencari pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, mengatakan tantangan semakin bertambah karena sulitnya mengharapkan pembiayaan infrastruktur dari luar negeri di kondisi perekonomian dunia saat ini.

Salah satu solusinya mengatasi masalah tersebut, kata Muliaman, bisa melalui opsi pendanaan yang melibatkan pihak swasta, yakni penerbitan obligasi daerah.

"Kalau menunggu APBD itu lama, sehingga diperlukan langkah ke pasar modal, mencari pendanaan dari swasta," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Menurut Muliaman, adanya obligasi daerah akan lebih memudahkan pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan wilayahnya. Namun, pendanaan yang diperoleh dari obligasi diharapkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

"Kepala daerah perlu melihat potensi apa yang ada di daerahnya, misalnya pembangunan untuk air minum yang bisa langsung diminum, atau pembangunan bandara seperti keinginan Provinsi Jawa Barat," tuturnya.