TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 40 persen dari total penduduk Indonesia 244 juta jiwa, hingga saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah standar layak huni. Pasalnya, daya beli terbatas, sementara harga rumah dan biaya hidup makin melonjak.

Itulah masalah terbesar yang dihadapi pemerintah. Kendala lainnya yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran untuk membangun rumah, sementara angka kebutuhan tinggi yakni mencapai 13,5 juta unit.

Meski ada tambahan dana dari realokasi APBNP senilai Rp 2,4 triliun, tetap saja dinilai tidak mencukupi. Pasalnya, jika dikalkulasi dengan dana APBN untuk pembangunan rumah rakyat sebesar Rp 4,6 triliun menjadi Rp 7 triliun, tidak akan mencukupi.

Di sisi lain, subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga terbatas Rp 5,106 triliun dan hanya bisa memfasilitasi pembangunan sebanyak 58.090 unit rumah.

Menurut Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus, tantangan perumahan tidak berhenti sampai di sana.

di Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2014).

Maurin mengatakan, biaya-biaya yang mulai tinggi meliputi biaya lahan, konstruksi dan perijinan. Harga lahan melambung karena ketersediaannya menipis, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Sementara pada konstruksi, biayanya naik karena mengikuti harga bahan bakar minyak (BBM). Adapun pada faktor perijinan, rumah menjadi mahal karena serangkaian proses perizinan yang panjang dan lama.

Tugas pemerintahlah, lanjut Maurin, untuk memastikan masyarakat mampu mendapatkan rumah, sementara daya belinya terbatas.

Tidak hanya itu, dia menyebutkan, tantangan lain pemerintah adalah meningkatnya suku bunga kredit perbankan. Seperti diketahui, BI Rate naik menjadi 7,75 persen mulai 18 November 2014 silam.

"Kami sadar betul tantangan ini harus dihadapi dengan beberapa cara. Oleh sebab itu, kami menyiapkan strategi pembiayaan perumahan yang mudah diakses dan berjangka panjang. Salah satunya adalah dengan FLPP," kata Maurin.