TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan fit and proper test secara terbuka dan melibatkan DPR dalam menyeleksi calon direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Tujuannya: publik mengetahui kualitas dan kebijakan terhadap PLN di masa depan.

“Kami tidak ingin pemerintah asal pilih orang, apalagi jika orang tersebut berasal dari luar PLN yang tidak memahami kondisi PLN. Kami akan menolak,” kata pengamat kelistrikan yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN (FK4P), Okky Setiawan, Minggu (21/12/2014).

Menurut dia, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kelistrikan, PLN berada di bawah tiga kementerian yakni Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Keuangan.

Mengingat peran PLN demikian strategis sebagai satu-satunya perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pasokan listrik di Tanah Air, maka menurut Okky, pemerintah tidak bisa sembarangan menempatkan orang sebagai dirut.

Tantangan di sektor ketenagalistrikan menurut dia sangat berat. Tahun 2015, kata Okky, Indonesia menghadapi ancaman krisis listrik karena kurangnya pasokan yang tidak mampu memenuhi permintaan listrik yang terus bertumbuh.

“Tidak akan ada pembangunan atau kegiatan investasi apapun jika tidak didukung oleh tersedianya pasokan listrik yang memadai,” tegasnya.

Okky mengungkapkan, bahwa dirinya mendapat informasi bahwa pemerintah sudah menyiapkan dirut PLN yang berasal dari kalangan perbankan. Padahal, kata Okky, permasalahan yang ada di tubuh PLN sangat kompleks dan dinamis.

“Yang saya khawatirkan bahwa nantinya PLN ini akan 'dijual' ke pihak luar, dengan alasan untuk menyehatkan keuangan PLN yang selama ini dinilai terus merugi. Kalau ini terjadi, kami akan demo besar-besaran,” tegas Okky.

Sebenarnya, kata Okky, untuk mengejar ketinggalan pembangunan pembangkit yang selama ini mandeg, pemerintah hanya perlu merealisasikan rencana IPO anak perusahaan PLN yakni Indonesia Power yang terus tertunda.

Untuk mengisi posisi dirut PLN, menurut Okky, di kalangan internal PLN banyak tenaga muda dan mumpuni, selain kalangan senior yang merupakan mantan pejabat PLN. “Jadi, tidak perlu pemerintah mengambil dari kalangan eksternal,” katanya.

Disinggung mengenai tugas yang harus dilakukan dirut PLN yang baru nantinya, menurut Okky, pertama-tama adalah mengidentifikasi struktur pelanggan dalam 5-10 tahun ke depan, berapa jumlah pelanggan rumah tangga, industri, dan komersial.

Dengan demikian, kata Okky, PLN bisa menempatkan kebijakan tarif, pembangunan pembangkit, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa pemerintah bakal merombak jajaran direksi PLN lantaran masa jabatan para direksi PLN akan habis.

"Semuanya sudah habis (masa jabatannya)," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian BUMN Dwijanti Tjahjaningsih di kantornya, Jakarta, Jumat (19/12).

Dia mengatakan, ada sembilan direksi, termasuk jabatan Direktur Utama (Dirut) yang masa jabatannya akan habis minggu pada 23 Desember 2014.