JK Ingatkan Masyarakat Yang Mampu Untuk Tidak Beli Gas 3 Kg
Ia berharap masyarakat yang mampu tidak beralih ke elpiji 3 kg setelah harga elpiji 12 kg dinaikkan sejak 2 Januari lalu.
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Elpiji 3 kilogram (kg) bukan diperuntukan untuk masyarakat yang mampu kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK. Ia berharap masyarakat yang mampu tidak beralih ke elpiji 3 kg setelah harga elpiji 12 kg dinaikkan sejak 2 Januari lalu.
"Masyarakat yang mampu kelewatan kalau dia pakai (elpiji) 3 kilogram. kasih kesempatan lah rakyat yang kurang mampu, jangan ikutan memakai," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (1/6/2014).
Ia mengingatkan bahwa elpiji 3 kg adalah barang yang disubsidi, yang diperuntukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Jika masyarakat yang ekonominya cukup baik nekad beralih ke elpiji 3 kg, kata dia hal itu justru akan merugikan.
"Biasanya pemakaian mereka banyak, cepat ganti-gantinya dong, tidak evisien," jelasnya.
Dalam kesempatan berbeda Menteri Kordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Oleh karena itu PT. Pertamina (persero) menaikkan harga jual elpiji 12 kg sesuai harga pasar untuk mengakhiri kerugian pertamina. Kata dia harga Rp 134.700 per tabung yang mulai berlaku sejak 2 Januari lalu, adalah harga keekonomian gas 12 kg itu.
Ia mengakui hal itu membuat masyarakat terkejut, karena selama ini Pertamina menahan harga. Namun ia merasa yakin cepat atau lambat masyarakat akan terbiasa dengan perubahan harga elpiji 12 kg, serta kedepannya bila harga jual gas tersebut terus berubah menyesuaikan harga pasar.
Ia berharap masyarakat yang mampu tidak beralih ke elpiji 3 kg yang harganya masih relatif terjangkau karena masih disubsidi pemerintah. Sofyan mengingatkan elpiji 3 kg bukan lah diperuntukan bagi masyarakat yang mampu.
"Orang yang punya pendapatan yang lebih besar, mereka membeli elpiji 12 kilo, sedangkan yang 3 kilo ditujukan ke masyarakat yang kurang mampu yang merupakan sasaran subsidi," tandasnya.