TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak menyarankan pemerintah memilih direktur jenderal (Dirjen) pajak yang tidak berasal dari kalangan internal.

Menurutnya lebih baik Dirjen Pajak berasal dari kalangan eksternal seperti akademisi.

"Saya pikir perlu juga rekrutmen dari orang-orang yang selama ini tidak terlalu engaged dengan Dirjen Pajak supaya mereka tidak ewuh pakewuh saat lakukan reformasi di perpajakan," ujar Dahnil usai diskusi di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (11/1/2015).

Dahnil berharap tim seleksi dapat memilih Dirjen Pajak dari tujuh nama calon. Terutama yang mampu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di institusi tersebut.

Ia menegaskan tugas utama dirjen pajak yakni melakukan percepatan reformasi di intitusi tersebut. Sebab, penerimaan pajak sangat penting untuk menambah pendapatan negara.

"Itu harus jadi komitmen pemerintah, dalam hal ini Jokowi, karena masalah transparansi dan akuntabilitas sering terjadi di Ditjen Pajak," imbuhnya.

Diketahui, Kementerian Keuangan melalui Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya saat ini tengah mencari sosok yang akan menempati posisi sebagai direktur jenderal pajak.

Saat ini sudah ada tujuh nama calon yang akan melewati proses wawancara dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.‎

Sedangkan tujuh orang calon dirjen pajak yang akan dipilih nantinya yakni Catur Rini Widosari, Ken Dwijugiasteadi, Poltak Maruli John Liberty, Puspita Wulandari, Rida Handanu, Sigit Priadi Pramudito, dan Suryo Utomo.