JBIC Siapkan Bantuan Dana untuk Pemerintah Indonesia
"Keputusan ada di pemerintah Indonesia, JBIC siap untuk mendukung keputusan itu," ujar Gubernur JBIC Hiroshi Watanabe.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Japan Bank for International Cooperation (JBIC) siap membantu pendanaan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang.
"Keputusan ada di pemerintah Indonesia, JBIC siap untuk mendukung keputusan itu," ujar Gubernur JBIC Hiroshi Watanabe usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Hiroshi menilai Indonesia memiliki potensi energi, dari gas, minyak, batu bara hingga panas bumi. Sedangkan JBIC pengalaman mendanai diversifikasi energi, termasuk untuk Indonesia.
JBIC saat ini tengah mengucurkan Rp 2,93 triliun untuk berbagai program di Indonesia, dan jumlah ini terbesar di Asia. Hiroshi memastikan pihaknya siap mengucurkan dana lebih bila memungkinkan.
Tapi pembangunan PLTU Batang ditolak warga. Mereka takut itu mencemari lingkungan. Inilah yang membuat anggota parlemen Jepang, Mizuho Fukushima mendukung aski warga Batang.
Mizuho juga mendesak pemodal PLTU Batang yakni JBIC, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ekonomi Jepang untuk membatalkan proyek tersebut.
Tiga proyek lainnya yang dibatalkan, kata Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, adalah pembangunan kereta Shinkansen rute Jakarta-Bandung-Surabaya. Proyek ini sudah disetujui di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Gubernur JBIC mengaku akan menghargai apapun prioritas pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Apapun keputusan pemerintah Indonesia, JBIC menurutnya akan selalu mendukung.
"Tentu saja pemerintahan baru punya prioritas. Indonesia punya permintaan besar di setiap sudut daerah, sektor, industri, dan masyarakat. Jadi cara membuat prioritas adalah tugas yang sangat penting bagi pemerintahan baru," ujarnya.
Dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden, Hiroshi mengaku ada kesepakatan bahwa ke depannya pemerintah Indonesia akan meluangkan waktu untuk menyesuaikan program JBIC dengan prioritas pemerintah.