TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah belum yakin dengan komitmen yang ditunjukkan PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk membangun fasilitas pemurnian bijih mineral (smelter), dengan menunjukkan nota kesepahaman dengan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), R Sukhyar, nota kesepahaman yang ditandatangani antara pihak Freeport dengan PT Petrokimia Gresik, Kamis siang, tidak menunjukkan komitmen Freeport.

“MoU itu tidak binding (mengikat) diantara ketiga pihak tadi,” kata Sukhyar kepada wartawan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Sore ini Sukhyar menerima direksi dari Freeport guna membahas kemajuan pembangunan smelter. Dalam pertemuan tersebut, Sukhyar mengatakan, pemerintah tidak melihat perkembangan signifikan.

“Draf MoU itu sudah ditunjukkan pada pemerintah, kemarin. Kita pelajari, dan kita nilai belum kuat. Maka kita omongkan sekarang, tolong diperkuat. Kasih pesan yang kencang ke pemerintah bahwa lokasinya di situ lho,” ujar dia.

Namun, dari pertemuan tadi nampaknya Freeport juga belum menentukan jelas titik koordinat dibangunnya smelter. Lebih dari itu, Sukhyar juga meminta kejelasan dari Freeport soal kepemilikan lahan smelter apakah dengan sewa (leasing), atau jual-beli.

“Kan sudah dia petakan, akan di sebelahnya Smelting Gresik, dan di sebelah Petrokimia Gresik. Kalau benar itu, tunjukkan pada pemerintah bahwa itu lokasinya. Kan (sekarang) enggak ada. Gimana?” kata Sukhyar.

Atas dasar itu, Sukhyar memastikan akan meminta pihak Petrokimia Gresik dan Smelting Gresik menghadap Kementerian ESDM dan melakukan pembahasan dengan pihak Freeport, Jumat (23/1/2015) pukul 09.00 wib.

“Kami akan minta mereka menyuguhkan kepada pemerintah lokasi yang pasti. Bukan ngomong Gresik, Gresik kan kota. Kemudian, kita bicara merevisi amandemen, apa konten yang akan dibahas pada saat nanti diperpanjang,” ucap Sukhyar.(Estu Suryowati)